Timbulkan Bau Busuk, Peternakan Babi di Plumutan Bantul Didemo Warga

Kepala Dusun Plumutan, Cahyo Ramadan, mengatakan aksi warga merupakan bentuk protes agar pemerintah turun tangan mencari solusi. Warga mengeluhkan bau menyengat dari kandang ternak babi yang hingga kini belum juga teratasi, meski mediasi antara warga dan pemilik peternakan telah dilakukan.

"Pak Nindarto pada awalnya minta waktu agar kandang ternak babi tidak menimbulkan bau busuk yang menyengat, namun sudah hampir empat tahun hingga saat ini tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut," katanya, Selasa (15/4/2025).

Ia menjelaskan, sejak awal warga sudah menyarankan agar kandang babi dipindah ke lokasi lain agar tidak mengganggu lingkungan RT 5 Plumutan.

"Kalau warga tidak terdampak baunya, tentu tidak akan protes. Tapi kanan kiri kandang ternak babi setiap hari mencium bau busuk dari kandang tersebut," ucapnya.

Meski begitu, Cahyo menyebut dalam tiga hari terakhir warga tidak lagi mencium bau busuk dari kandang babi. Hal itu karena pemilik kandang telah membersihkan seluruh area peternakan.

"Saya harus objektif, saat ini tidak bau karena dalam tiga hari ini dikerahkan tenaga untuk membersihkan kandang babi," tandasnya.

Ia menambahkan, jika berbagai upaya yang sudah ditempuh warga belum membuahkan hasil, maka masalah ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi.

"Kalau memang Pemkab Bantul tidak bisa memberi solusi, ya kita akan maju ke Pemda DIY," tegasnya.

Sementara itu, pemilik peternakan babi, Nindarto, menyatakan usahanya sudah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS). Ia menegaskan izin tersebut tidak didapat dengan mudah.

"Dahulu warga nuntut izin dan sekarang sudah punya izin namun tetap menuntut peternakan babi ditutup. Izin yang saya peroleh dengan tidak mudah itu juga menjadi pertimbangan dari Pemkab Bantul," ujarnya.

Dengan adanya izin tersebut, menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap usaha ternaknya, termasuk ketika menghadapi penolakan dari warga.

"Dengan izin itu berarti pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah di daerah untuk memberikan bimbingan dan perlindungan jika ada perlawanan atau penolakan dari warga bukan justru sebaliknya," tuturnya.

Nindarto juga mengaku membatasi jumlah ternak di kandangnya, tidak lebih dari 50 ekor. Saat ini, jumlah tersebut terdiri dari sembilan indukan, satu pejantan, dan sisanya anakan babi. Namun, jumlah anakan terus berkurang karena sudah mulai dijual ke pedagang.

"Indukan babi kalau beranak itu memang banyak tapi saat usia dua bulan di jual. Anakan babi yang tidak laku kita besarkan. Sekali lagi populasi ternak babi kita batasi," tuturnya.

Ia pun menegaskan bahwa beternak babi adalah satu-satunya sumber penghasilannya. Namun jika tekanan terus berlanjut, ia akan menempuh jalur hukum. "Kalau sudah tidak ada jalan lain ya jalur hukum yang akan saya tempuh," tandasnya.