Ekonom UGM Usul Perbaikan Sistek Jaminan Hari Tua, Ini Rekomendasinya
- Eddy Junarsin dari UGM menilai potongan gaji untuk jaminan hari tua terlalu kecil dan menyarankan total kontribusi 14–15 persen dari gaji kotor agar dana pensiun lebih memadai.
- Ia merekomendasikan pemerintah menaikkan persentase iuran pekerja dan perusahaan, memperbanyak fasilitas perawatan lansia, memberi KUR bunga rendah bagi pensiunan, serta menghapus batas usia pensiun wajib.
- Eddy menegaskan pembenahan sistem jaminan hari tua penting untuk memutus rantai sandwich generation agar generasi muda tidak terus menanggung beban finansial orang tua di masa depan.
Yogyakarta, IDN Times - Ekonom Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, merekomendasikan perbaikan sistem jaminan hari tua di Indonesia. Ia menyampaikan kurangnya besarnya potongan gaji untuk pensiun menjadi salah satu penyebab kurangnya dana pensiun bagi pekerja.
Saat ini, kata Eddy Junarsin, potongan gaji untuk jaminan hari tua hanya 1 persen, ditambah kontribusi dari perusahaan sebanyak 2 persen dari gaji kotor.
Sebaiknya potongan dari gaji pekerja untuk jaminan hari tua sebanyak 5-6 persen dengan tambahan kontribusi perusahaan sebanyak 8-9 persen dari gaji kotor. “Angka yang memadai sekitar 14-15 persen dari gaji kotor walau itupun kemungkinan masih pas-pasan di kemudian hari, tetapi tetap lebih baik daripada sistem sekarang,” kata Eddy, Kamis (11/6/2026).
1. Alokasikan pendapatan untuk investasi
Eddy menambahkan angka pemotongan gaji menjadi tantangan serius bagi pengusaha atau pekerja informal. Sebab, tanpa adanya Dana Pensiun Pemberi Kerja (sistem pemotongan otomatis dari pemberi kerja) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan, kelompok ini dituntut memiliki kedisiplinan finansial yang lebih tinggi.
Ia menyarankan bagi wirausahawan dan pekerja nonformal untuk mengalokasikan minimal 10-20 persen pendapatan untuk tabungan atau investasi yang dapat berguna di masa mendatang. “Sebaiknya wirausaha dan pekerja informal menyisihkan 10-20 persen untuk tabungan hari tua atau investasi,” jelasnya.
2. Pemerintah perlu revisi aturan
Menurut Eddy terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan ekonomi lansia di Indonesia. Pemerintah perlu merevisi peraturan untuk pemotongan dana pensiun dari 1 persen menjadi 5-6 persen dari gaji kotor atas pekerja, dan dari 2 persen menjadi 8-9 persen gaji kotor dari kontribusi perusahaan pemberi kerja sehingga dana pensiun yang dimiliki cukup untuk menunjang hari tua. Selain itu, memperbanyak klinik atau rumah perawatan orang tua yang sangat berguna bagi pensiunan pada usia rentan.
Pemerintah dapat memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah bagi pensiunan agar dapat digunakan untuk membuka usaha setelahnya. Hal lain yang dapat dilakukan adalah menghapuskan usia pensiun pasti/wajib pekerja sehingga setiap orang bisa memilih masa pensiun masing-masing.
“Apabila pemerintah dapat menjalankan langkah tersebut, pekerja akan sangat terbantu dalam menghadapi usia rentan mendatang dengan menikmati hasil kerja yang dilakukan di usia produktif,” katanya.
3. Menjadi sandwich generation sangat menyiksa
Eddy menilai pembenahan jaminan hari tua dapat menjadi kunci utama untuk memutus rantai sandwich generation yang selama ini menyiksa aspek finansial generasi muda Indonesia. Eddy menjelaskan melalui sistem pensiun yang kuat dan intervensi kebijakan pemerintah, beban hidup para pensiunan di masa depan diharapkan tidak lagi menjadi tanggungan anak-cucu mereka.
“Sandwich generation itu sangat menyiksa. Apabila kebijakan pemerintah dan perusahaan diperbaiki, niscaya itu dapat membantu para pensiunan serta membantu generasi berikutnya,” jelasnya.
