PSEL di Piyungan Mulai Dibangun Awal 2027, Investasi Rp3 Triliun

Fadli Rahman, selaku Chief Executive Officer (CEO) Denera memastikan proyek PSEL DIY tetap berjalan sesuai rencana alias tidak ada penundaan. Saat ini, tahapan yang dilakukan masih berkaitan dengan persiapan konstruksi, termasuk kajian lingkungan, penyusunan desain teknis, dan pematangan lahan.

Tahap pembangunan fisik dijadwalkan dimulai Januari 2027. Seluruh pekerjaan konstruksi ditargetkan rampung akhir 2028.

"Target kita peletakan batu pertama di akhir tahun ini, yaitu Desember 2026. Sehingga pada kuartal III atau kuartal IV 2028 nanti sudah bisa mengolah sampah untuk kawasan Yogyakarta," kata Fadli.

Fasilitas PSEL nantinya berdiri di atas lahan milik Pemda DIY dengan luas sekitar 5,7 hektare. Lokasinya berada di Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, tak jauh dari TPA Piyungan yang kini sudah tidak lagi beroperasi.

Meski berada di kawasan yang sama, lahan PSEL bukan merupakan bagian dari area TPA Piyungan. Fasilitas ini akan dibangun di lahan baru yang telah disiapkan pemerintah daerah.

Pada fase awal operasional, PSEL dirancang memiliki kapasitas pengolahan sekitar 1.000 ton sampah setiap hari. Dari volume tersebut, fasilitas diperkirakan mampu menghasilkan listrik sekitar 18 hingga 20 megawatt, tergantung rancangan akhir teknologi yang digunakan.

Energi yang dihasilkan nantinya diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan listrik sekitar 15 ribu rumah.

"Nilai investasi diperkirakan sekitar Rp2,5 triliun sampai Rp3 triliun, yang tentunya nanti tergantung dari hasil desain itu sendiri pada tahun ini," kata Fadli.

Sri Sultan menilai kepastian pasokan sampah menjadi faktor penting agar fasilitas tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan. Sejauh ini, tiga wilayah telah menyatakan komitmen untuk memasok sampah, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

"Yang menandatangani baru Sleman, Bantul, sama Kota Yogyakarta. Dua kabupaten (Kulon Progo dan Gunungkidul) masih bisa menanggulanginya sendiri. Jadi, tiga (kabupaten) ini yang memerlukan partisipasi pihak lain untuk investasi," tutur Sultan.

Jika digabungkan, ketiga daerah tersebut diperkirakan dapat menyediakan sekitar 1.099 ton sampah per hari. Sementara itu, Kulon Progo dan Gunungkidul masih dimungkinkan untuk ikut menyuplai sampah apabila diperlukan dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola sampah. Listrik yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah tersebut nantinya akan masuk dalam skema kerja sama dengan PT PLN.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kusno Wibowo menjelaskan PSEL hanya menjadi salah satu instrumen dalam sistem pengelolaan sampah di DIY. Pemerintah tetap menjalankan berbagai upaya pengurangan dan pengolahan sampah melalui TPS, bank sampah, serta fasilitas pengolahan yang telah tersedia di masing-masing wilayah.

Secara keseluruhan, timbulan sampah di DIY diperkirakan hampir mencapai 2 ribu ton setiap hari. Setelah sebagian sampah ditangani melalui berbagai mekanisme pengurangan dan pengolahan, masih terdapat sekitar 1.000 ton per hari yang membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui PSEL.

"Setelah dikelola melalui TPS, bank sampah, dan lainnya, masih ada kurang lebih 1.000 ton per hari yang kemudian dikelola melalui PSEL," ujar Kusno.

Kusno menegaskan pembangunan PSEL tidak akan menggantikan strategi pengurangan sampah dari sumber. Pemilahan, pengolahan, serta pemanfaatan kembali sampah tetap menjadi bagian penting untuk menekan volume sampah yang akhirnya masuk ke fasilitas pengolahan.

Selain menjadi bagian dari solusi persoalan sampah, proyek tersebut diperkirakan memberikan dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Pada masa pembangunan, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan mencapai 500 hingga 1.000 orang.

Pemerintah daerah akan mendorong agar kebutuhan tenaga kerja tersebut sebanyak mungkin dipenuhi dari masyarakat lokal.

"Untuk operasional sendiri membutuhkan sekitar 100 sampai 150 tenaga kerja," kata Kusno.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut tiga daerah yang telah menyepakati pasokan sampah untuk PSEL akan berupaya memenuhi kebutuhan fasilitas tersebut. Ia berharap keberadaan PSEL nantinya mampu memberikan penyelesaian jangka panjang terhadap persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Tidak hanya selesai saja, bahkan menghasilkan output berupa listrik yang bermanfaat," harapnya.

Menurut Halim, pembangunan fasilitas PSEL tidak membutuhkan relokasi warga. Pemkab Bantul juga akan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong agar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari proyek tersebut dapat diarahkan kepada masyarakat atau wilayah yang menerima dampak paling besar dari keberadaan fasilitas.

Sementara itu, Pemkab Sleman memastikan upaya pengelolaan sampah secara mandiri tetap berjalan. Bupati Sleman Harda Kiswara mengatakan sampah yang masih mampu ditangani di daerah akan tetap dioptimalkan pengelolaannya, sedangkan sampah yang membutuhkan proses lebih lanjut dapat diarahkan ke fasilitas PSEL sesuai dengan kesepakatan pasokan.

Hal serupa disampaikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Menurutnya, keberadaan PSEL tidak berarti menghapus sistem pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber yang selama ini dilakukan masyarakat.

Saat ini, Kota Yogyakarta menghasilkan sekitar 300 ton sampah per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 ton sudah berhasil dikurangi sejak dari sumbernya, sementara sampah lainnya ditangani melalui sejumlah unit pengolahan.

Hasto juga mengingatkan agar pembangunan PSEL tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari pengelolaan sampah. Salah satu kelompok yang perlu diperhatikan adalah sekitar 1.200 transporter yang bertugas mengangkut sampah dari rumah warga menuju depo.

"Transporter ini harus terlibat nanti pada saat PSEL sudah jadi, transporter tidak hilang pekerjaan," tegas Hasto.