Kemendagri Siapkan Platform Data Terpadu untuk Atasi Banjir

30 Sep 2026, 13:20 WIB

Kab. Sleman

4 min read

Intinya Sih

Kemendagri menyiapkan Knowledge Management Platform dalam NUFReP untuk menyatukan data banjir yang selama ini tersebar di berbagai OPD, dengan fondasi data terstandar dan berkualitas.
Enam kota—Medan, Banjarmasin, Semarang, Bima, Gorontalo, dan Manado—menjadi proyek percontohan, dengan target kamus data, SOP lintas OPD, pemetaan kendala, serta rencana aksi 30 hari.
KMP akan mengintegrasikan data cuaca, hidrologi, infrastruktur, dan BPBD untuk mendukung peringatan dini berbasis AI, respons banjir, serta perencanaan daerah berbasis bukti.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sleman, IDN Times — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat kesiapan data pemerintah daerah sebagai fondasi penanganan risiko banjir perkotaan. Salah satunya melalui pengembangan Knowledge Management Platform (KMP) dalam kerangka National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).

Penguatan data tersebut dibahas dalam Rapat Pengumpulan Data Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penanganan Banjir di Daerah yang berlangsung di Kabupaten Sleman pada Selasa (29/9/2026) hingga Kamis (1/10/2026).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Suprayitno, mengatakan persoalan data menjadi salah satu tantangan dalam penanganan banjir. Selama ini, data terkait banjir masih tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

"Selama ini, tantangan utama kita dalam penanganan banjir di daerah adalah masalah data yang masih terfragmentasi dan sektoral. Data banjir ada di BPBD, data saluran air ada di Dinas PU, data tata ruang ada di Bappeda, tapi belum ada satu wadah yang terstandar dan saling terhubung," ujar Suprayitno, di Griya Persada Kaliurang, Selasa (29/9/2026) malam.

1. KMP disiapkan dengan fondasi data yang terstandar
Pembukaan Rapat Pengumpulan Data Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penanganan Banjir di Daerah yang berlangsung di Kabupaten Sleman pada Selasa (29/9/2026) malam. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
Menurut Suprayitno, rapat di Yogyakarta menjadi bagian dari data readiness phase sebelum sistem KMP dikembangkan lebih lanjut. Kemendagri ingin memastikan data yang dimiliki pemerintah daerah tersedia dengan format yang terstandar, memiliki kualitas yang baik, serta dapat digunakan lintas sektor.
"Melalui rapat pengumpulan data ini, kita ingin memastikan sebelum sistem informasi KMP NUFReP dibangun, fondasi datanya di daerah sudah siap, terstandarisasi, dan memiliki kualitas yang presisi," katanya.
Dalam kerangka NUFReP, Ditjen Bina Pembangunan Daerah berperan sebagai National Project Implementation Unit (NPIU) untuk mendukung Komponen 3.2. Peran tersebut mencakup fasilitasi kebijakan dan regulasi daerah, penguatan koordinasi serta kapasitas kelembagaan, hingga dukungan terhadap pelaksanaan proyek.
KMP dirancang bukan sekadar menjadi tempat penyimpanan informasi. Platform ini diarahkan sebagai ekosistem kolaborasi digital yang menghubungkan data dan pengetahuan antara pemerintah pusat dan daerah.
Data yang dihimpun antara lain data spasial, historis kejadian banjir, hingga kearifan lokal masyarakat. Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan dengan dukungan Artificial Intelligence (AI) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pada tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
2. Enam kota jadi pilot project
Rapat Pengumpulan Data Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penanganan Banjir di Daerah yang berlangsung di Kabupaten Sleman pada Selasa (29/9/2026) malam. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
Tahap awal pengembangan KMP melibatkan enam kota pilot, yakni Medan, Banjarmasin, Semarang, Bima, Gorontalo, dan Manado. Selain itu, 10 kota sasaran lainnya turut mengikuti kegiatan secara daring sebagai bagian dari pengembangan proyek.
Suprayitno mengatakan terdapat tiga keluaran utama yang ditargetkan dari rapat selama tiga hari tersebut. Pertama, menyepakati Data Dictionary atau kamus data terstandar serta SOP pengumpulan data lintas OPD yang selaras dengan kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kedua, memetakan kebutuhan teknis sekaligus kendala nyata yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan data.
Ketiga, menyusun Action Plan 30 Hari. Dalam rencana tersebut, enam kota pilot akan menetapkan person in charge (PIC) data dan mulai mengunggah basis data awal ke repositori sistem. "Enam kota ini kita harapkan menjadi contoh nasional dalam tata kelola data bencana," ujarnya.
3. Data terintegrasi untuk perkuat sistem peringatan dini
(ki-ka) Plt Direktur Sumber Daya Air Bappenas, Juari, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Suprayitno. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
Pengembangan KMP juga diarahkan untuk menghubungkan berbagai sumber data yang telah dimiliki pemerintah. Dalam kegiatan tersebut dibahas integrasi data hidrologi dan infrastruktur, sinkronisasi data lokal dengan InaRISK, pemanfaatan data operasional BPBD untuk Early Warning System (EWS), standardisasi metadata, serta penjaminan kualitas data sesuai SPBE.
Data meteorologi secara real-time juga diproyeksikan mendukung pengembangan EWS berbasis AI. Integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah berbasis bukti atau evidence-based policy. "Bagi pemerintah daerah, sistem KMP ini membuat perencanaan pembangunan dan anggaran ketahanan banjir menjadi jauh lebih tepat sasaran karena didasari oleh data yang akurat. Pemda tetap memegang kedaulatan penuh atas datanya," kata Suprayitno.
Sementara bagi masyarakat, integrasi data cuaca, hidrologi, dan infrastruktur diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini sekaligus mempercepat respons ketika banjir terjadi. Pengembangan KMP tidak berhenti pada pengumpulan data di Yogyakarta. Setelah fase awal selesai, Kemendagri akan melanjutkan tahapan berikutnya di Banjarmasin pada November 2026. Tahap tersebut memasuki System Architecture & Interoperability Phase.
"Kita akan memetakan proses bisnis sistem atau BPMN 2.0, menetapkan standar respons layanan (SLA), dan mengintegrasikan jalur API Gateway," ujar Suprayitno.
Target akhirnya, platform KMP dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri. Kemendagri menekankan keberhasilan platform tersebut tidak hanya ditentukan oleh teknologi. Kualitas data, kejelasan proses bisnis, kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen kelembagaan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting.
"Teknologi akan memberikan manfaat maksimal apabila dibangun di atas data yang berkualitas, proses bisnis yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, dan komitmen kelembagaan yang kuat," kata Suprayitno.