Membandingkan UMP DIY 2027 dengan KHL, Pekerja Tombok Rp2 Juta per Bulan

- MPBI DIY menolak UMP DIY 2027 Rp2.725.000 meski naik 12,72 persen, karena dinilai hanya mencakup 56,31 persen kebutuhan hidup layak dan menyisakan defisit 43,69 persen.
- Serikat buruh mengusulkan UMP Rp4,8 juta atau 100 persen kebutuhan hidup layak, berdasarkan kalkulasi BPS, Kemnaker, dan Dewan Ekonomi Nasional.
- MPBI DIY akan mengawal penetapan UMK di lima wilayah, menyiapkan aksi damai, serta mendorong subsidi hunian, transportasi gratis, dan jaminan pangan bagi pekerja berupah minimum.
Yogyakarta, IDN Times – Majelis Pekerja Buruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MPBI DIY) menyatakan menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 sebesar Rp2.725.000. Meski mengalami kenaikan 12,72 persen atau Rp307.505 dibandingkan tahun sebelumnya, nominal tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja.
Koordinator MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan, mengatakan pihaknya kecewa terhadap besaran UMP yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Menurutnya, kenaikan upah tersebut masih jauh dari prinsip pemenuhan hak dasar pekerja.
MPBI DIY menyebut UMP 2027 baru mencakup 56,31 persen dari KHL berdasarkan angka yang merujuk pada perhitungan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Artinya, kebijakan pengupahan Pemda DIY secara sadar membiarkan pekerja mengalami defisit pemenuhan kebutuhan hidup layak sebesar 43,69 persen setiap bulannya," ujar Irsyad, Minggu (22/11/2026).
Ia menilai upah merupakan hak konstitusional dan hak hukum buruh sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Menurutnya, penetapan upah di bawah standar kebutuhan hidup layak berpotensi memperburuk kondisi kesejahteraan pekerja.
1. MPBI DIY usulkan UMP 2027 sebesar Rp4,8 juta

ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya) Irsyad mengatakan besaran UMP 2027 belum memenuhi harapan maupun rasa keadilan kalangan serikat pekerja dan buruh di DIY. Kenaikan sebesar Rp307.505 dinilai belum sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.
Dalam pembahasan penetapan UMP 2027, MPBI DIY melalui anggota Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur serikat buruh telah mengusulkan agar upah minimum ditetapkan berdasarkan 100 persen KHL.
Angka yang diusulkan mencapai Rp4,8 juta per bulan. MPBI DIY menyebut usulan tersebut didasarkan pada kalkulasi pemerintah melalui BPS, Kemnaker, dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). "Penetapan ini sama sekali belum memenuhi harapan. Kami mengusulkan agar UMP mengacu penuh pada 100 persen KHL, yaitu sebesar Rp4,8 juta," katanya.
2. Kawal penetapan UMK hingga gelar aksi massa

Ilustrasi buruh, pekerja (IDN Times/Arief Rahmat) Merespons penetapan UMP 2027, MPBI DIY menyiapkan sejumlah langkah advokasi. Salah satunya mengawal proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 di lima wilayah DIY, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.
MPBI DIY akan memberikan tekanan dan melakukan advokasi melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota agar rekomendasi maupun penetapan UMK mengacu pada angka KHL 100 persen sebesar Rp4,8 juta.
Selain itu, MPBI DIY berencana memperkuat konsolidasi lintas serikat buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil. Konsolidasi tersebut akan menjadi bagian dari persiapan menggelar aksi massa secara damai.
Aksi tersebut ditujukan sebagai bentuk protes konstitusional sekaligus mendesak Pemda DIY dan para bupati/wali kota untuk meninjau kembali kebijakan pengupahan.
3. Dorong subsidi hunian hingga transportasi bagi buruh

Ilustrasi buruh perempuan. (IDN Times/Dhana Kencana) Tak hanya memperjuangkan kenaikan upah, MPBI DIY juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah untuk mengurangi beban biaya hidup pekerja.
Irsyad mengatakan pemerintah perlu menghadirkan skema kompensasi bagi pekerja yang menerima upah minimum. Beberapa bentuk dukungan yang didorong antara lain subsidi hunian, transportasi publik gratis, serta jaminan pangan.
Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup di tengah besaran upah yang dinilai belum mencapai standar KHL. "Jangan sampai pemerintah daerah lepas tangan terhadap defisit hidup buruh. Kami mendorong adanya skema subsidi langsung bagi pekerja berupah minimum, sembari terus memperjuangkan perbaikan struktur pengupahan," ujarnya.

















