Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

17 WNI Korban TPPO Jadi Tentara Bayaran Rusia Perang Lawan Ukraina

Kota Yogyakarta
4 min read
17 WNI Korban TPPO Jadi Tentara Bayaran Rusia Perang Lawan Ukraina
Polda DIY ungkap 17 korban TPPO jadi tentara bayaran Rusia. (IDN Times/Tunggul)
  • Polda DIY membongkar dugaan TPPO berkedok perekrutan tentara bayaran Rusia; 17 WNI dari berbagai daerah direkrut dan sebagian telah tiba di Rusia.
  • KRF, pria 27 tahun asal Ciamis, ditetapkan tersangka setelah diduga merekrut lewat media sosial serta menghubungkan calon kombatan dengan agen Rusia, dengan imbalan sekitar Rp18 juta per orang.
  • Para WNI dijanjikan kontrak sekitar Rp500 juta dan gaji Rp50 juta per bulan, berangkat memakai visa wisata tanpa pelatihan; polisi akan berkoordinasi dengan Kemenlu.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sleman, IDN Times - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) membongkar dugaan praktik perdagangan orang berkedok perekrutan tentara bayaran untuk konflik Rusia-Ukraina. Sebanyak 17 warga negara Indonesia (WNI) diduga diberangkatkan ke Rusia setelah direkrut melalui perantara yang beroperasi di Indonesia.

Polisi menetapkan seorang pria berinisial KRF (27) sebagai tersangka. Warga Ciamis, Jawa Barat, itu ditangkap 16 November 2026 di Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan ditahan sehari berselang.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda DIY, AKBP Sandityo Mahardika, mengatakan KRF diduga berperan sebagai perekrut sekaligus penghubung antara warga Indonesia yang ingin bergabung dalam pasukan Rusia dengan agen di negara tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan, tersangka ini inisial KRF sudah melakukan perekrutan sebanyak 17 orang," kata Sandityo di Mapolda DIY, Sleman, Jumat (20/11/2026).

  1. 1. Polisi sebut 17 WNI sudah di Rusia

    Jaringan perekrutan ini memanfaatkan media sosial untuk menjaring orang-orang yang tertarik bergabung menjadi tentara bayaran Rusia melawan Ukraina. Setelah menemukan calon yang berminat, KRF akan menghubungkan mereka dengan pihak perekrut di Rusia.

    Menurut Sandityo, proses tersebut tidak mensyaratkan kemampuan atau kualifikasi khusus. Calon kombatan hanya diminta dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental.

    Polisi mencatat, sedikitnya 17 WNI diberangkatkan melalui jaringan KRF selama periode Juli-November 2026. Para calon diketahui berasal dari berbagai wilayah, meliputi Banten, Cirebon, Jakarta, Kalimantan, hingga Yogyakarta.

    "Dari 17 orang itu sudah ada yang sampai Rusia dan mengabarkan bahwa yang bersangkutan sudah berada di sana," imbuh Sandityo.

  2. 2. KRF urung jadi tentara bayaran, buka jalan jadi agen perekrut

    Di balik perekrutan tersebut, KRF ternyata pernah memiliki niat untuk bergabung sebagai tentara bayaran Rusia pada 2025. Ps Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, AKP Wahyu Aji Wibowo, mengungkapkan rencana itu tidak terlaksana karena mental KRF belum siap.

    "Dia ini sebetulnya dulunya akan berangkat, tapi karena mungkin mentalnya kurang, jadi dia takut, dia balik dan masih ada komunikasi dengan agen yang di sana," imbuh Wahyu.

    Meski batal berangkat, KRF tetap menjalin komunikasi dengan agen di Rusia. Hubungan tersebut dimanfaatkan untuk menawarkan kesempatan serupa kepada orang lain melalui media sosial.

    "Kan ada tuh beberapa Facebook yang menawarkan kalau tertarik enggak dengan perekrutan tentara Rusia. Itu nanti kalau ada orang Indo yang komen, nanti di-japri sama dia," kata Wahyu.

    Dari setiap orang yang berhasil direkrut hingga diberangkatkan ke Rusia, KRF mendapatkan bayaran sekitar Rp18 juta.

  3. 3. Dijanjikan kontrak Rp500 juta plus gaji Rp50 juta per bulan

    Wahyu menyebut, pengungkapan aktivitas perekrutan tentara bayaran ini berawal dari patroli siber yang dilakukan kepolisian. Petugas kemudian menelusuri aktivitas perekrutan hingga menemukan keterlibatan KRF.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, selain imbalan untuk perekrut, para calon kombatan juga dijanjikan keuntungan finansial dengan nilai cukup besar.

    Mengacu keterangan KRF, polisi menemukan adanya tawaran kontrak senilai kurang lebih Rp500 juta yang pencairannya dilakukan secara bertahap. Selain itu, tersedia pula gaji bulanan sebesar Rp50 juta.

    "Kalau kontraknya yang penting udah kontrak, nanti dibayarkan. Kalau (durasi) kontraknya berapa tahunnya belum tahu kita," ucap Wahyu.

    Setelah terjalin kesepakatan dan proses administrasi selesai, para WNI tidak diberangkatkan menggunakan visa khusus untuk bekerja, melainkan visa wisata. Rute penerbangan mereka menuju Rusia juga melewati Malaysia atau Singapura.

    Setibanya di negara tujuan, para WNI langsung diarahkan ke lokasi penempatan. Polisi menyebut mereka tidak mendapatkan pelatihan ataupun pembekalan terlebih dahulu sebelum dikirim ke wilayah konflik.

    Wahyu turut menunjukkan bukti percakapan WhatsApp antara KRF dan sejumlah orang yang telah diberangkatkan. Melalui komunikasi tersebut, para WNI memberikan kabar mengenai kedatangan mereka di Rusia hingga proses penempatan.

    "Kalau sudah sampai sana dia pasti ngabarin. (Lapor) ini aku sudah sampai sini, sudah dijemput sama sini, terus aku udah pakai seragam, kayak gitu," beber Wahyu.

    Dari laporan yang diterima, beberapa orang bahkan disebut ikut terjun dalam peperangan. Namun, polisi belum bisa memastikan bagaimana keadaan mereka sekarang. Meski demikian, para WNI tersebut masih bisa dihubungi lewat WhatsApp.

    "Kalau untuk kondisi saat ini kita enggak tahu," kata Wahyu.

  4. 4. Polisi siapkan koordinasi dengan Kemenlu

    Menindaklanjuti temuan tersebut, Polda DIY akan menjalin komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Koordinasi itu diharapkan dapat menentukan langkah penanganan terhadap para WNI sekaligus mengantisipasi kemungkinan munculnya perekrutan serupa di kemudian hari.

    KRF saat ini telah menjadi tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam praktik TPPO. Ia dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, KRF terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Related Articles

See More