Pemkab Bantul Dorong SPPG Beli Bahan Baku MBG dari UMKM
- Pemkab Bantul mendorong SPPG membeli bahan baku program Makan Bergizi Gratis dari UMKM lokal agar ekonomi sekitar dapur MBG ikut tumbuh dan pelaku usaha kecil mendapat manfaat langsung.
- Pemerintah akan mengumpulkan seluruh SPPG untuk membahas kewajiban pembelian bahan dari UMKM serta menyoroti rendahnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang baru dimiliki kurang dari separuh SPPG.
- Pedagang pasar mengeluhkan penurunan penjualan kebutuhan pokok sejak program MBG berjalan karena dapur MBG lebih memilih membeli bahan dari pemasok besar, bukan pedagang lokal.
Bantul, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Bantul mendorong dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membeli produk UMKM di sekitar lokasi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menyusul adanya keluhan dari pelaku UMKM yang mengaku belum pernah dilibatkan sebagai pemasok bahan untuk menu MBG.
"Kita mendorong agar SPPG membeli bahan baku itu dari UMKM di sekitar SPPG dengan harapan para UMKM ini mendapatkan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar sekaligus memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal dalam program MBG," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji, Jumat (6/3/2026).
1. SPPG bakal dikumpulkan dalam waktu dekat oleh Pemkab Bantul
Pemerintah Kabupaten Bantul dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh SPPG. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bantul akan meminta agar setiap SPPG membeli bahan baku dari pelaku UMKM di wilayah sekitarnya.
"Pemkab tidak ingin menelusuri SPPG membeli bahan baku dari mana namun kita ingin UMKM ini merasakan langsung dampak keberadaan SPPG," ungkapnya.
"Dengan pola tersebut, aktivitas ekonomi di sekitar dapur MBG diharapkan ikut bergerak. Selain memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk program gizi, keberadaan SPPG juga dapat membuka peluang usaha bagi warga setempat," tambahnya lagi.
2. SPPG yang kantongi SLHS belum sampai 50 persen
Hermawan menambahkan, dalam pertemuan dengan seluruh SPPG juga akan dibahas terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pasalnya, dari lebih dari 100 SPPG yang beroperasi, belum separuhnya yang mengantongi sertifikat tersebut sebagai syarat keamanan pangan.
"Dari seratusan yang ada, yang sudah selesai belum sampai 50 persen atau sekitar 40 SPPG,” ujarnya.
3. Keluhan pedagang pasar terhadap program MBG
Sebelumnya diberitakan, salah satu pedagang di Pasar Angkruksari, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Wening (45), mengaku sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung pada Agustus lalu dan jumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) semakin banyak hingga ke pedesaan, permintaan kebutuhan pokok seperti minyak hingga bumbu dapur untuk mengolah makanan justru turun cukup signifikan.
"Ibu rumah tangga mengurangi pembelian untuk kebutuhan makan sehari-hari karena anaknya sudah mendapatkan pengganti makan siang. Sedangkan kantin-kantin di sekolah atau warung di sekitar sekolah jualannya tidak laku sehingga mengurangi pembelian kebutuhan pokok," ujarnya di sela-sela acara monitoring harga sembako oleh pimpinan DPRD Bantul di Pasar Angkruksari, Kamis (26/2/2025).
Ia juga mengaku pegawai dapur MBG tidak pernah membeli bahan pokok untuk menu makanan dari pedagang pasar. Bahan kebutuhan tersebut justru dibeli dari supplier atau saudagar besar dengan harga yang lebih murah dibandingkan membeli dari pedagang di pasar.
"Ya MBG itu untungkan bagi saudagar-saudagar yang semakin kaya namun pedagang pasar semakin terpuruk," tuturnya.
