Istri Gus Dur hingga Mantan Menag Temui Sultan Soroti Kondisi Indonesia

Sejumah tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menemui Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (23/7/2026). (IDNTimes/Tunggul Damarjati)

Pertemuan berlangsung tertutup selama kurang lebih tiga jam. Selepas pertemuan, Alissa Wahid menuturkan, tujuan kedatangan GNB adalah membicarakan kondisi kebangsaan saat ini bersama Keraton Yogyakarta yang memiliki peran penting dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, sekaligus peran Sri Sultan HB X sebagai tokoh reformasi.

"Kita juga tahu tahun 1998 misalnya, Sri Sultan adalah salah satu dari deklarator untuk Deklarasi Ciganjur dan lain-lain," kata Alissa.

Alissa mengatakan, pertemuan dengan Sultan HB X merupakan bagian dari perjalanan GNB untuk berdialog dengan sejumlah tokoh bangsa mengenai kondisi Indonesia saat ini. Sebelumnya mereka juga bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Jadi itu alasannya kenapa kami bertemu dengan beliau. GNB menyampaikan beberapa concern atau hal-hal yang kami sedang catat dari kondisi bangsa Indonesia," sambungnya.

Akademisi UIN Sunan Kalijaga, Amin Abdullah menambahkan, pertemuan dengan Sultan berlangsung dalam suasana akrab dan tanpa jarak.

Ia menyebut terdapat sejumlah hal penting yang menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Satu di antaranya mengenai RUU Perampasan Aset. "Karena itu sumber segala masalah. Kalau itu selesai Insyaallah semua akan mengikuti. Jadi itu harapan beliau dan kita semua," kata Amin.

Pembahasan lain adalah soal perlunya akuntabilitas penyelenggara negara. Menurut Amin, pertanggungjawaban pemerintah semestinya perlu disampaikan kepada masyarakat, bukan hanya di hadapan DPR.

"Nah itulah saya kira pesan utama dari yang lain-lain tadi itu, tapi itu penting untuk ke depan kehidupan bangsa kita. Jadi tidak hanya pada pemerintahan sekarang, tapi untuk selamanya," ucap Amin.

Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, dalam setiap pertemuan dengan para tokoh bangsa, GNB menyampaikan berbagai aspirasi dan keresahan yang dihimpun dari masyarakat.

Menurut Lukman, dari berbagai masukan muncul kesimpulan bahwa keresahan masyarakat bermuara pada menurunnya kepercayaan publik terhadap berbagai institusi.

"Ketidakpercayaan tidak hanya terhadap institusi negara, aparatur penegakan hukum kita, tapi hampir di semua sektor dan bidang kehidupan kemasyarakatan kita," kata Lukman.

Ia mengatakan dalam diskusi bersama Sri Sultan, ada dua isu yang menjadi perhatian utama. Selain akuntabilitas, yakni persoalan inkonsistensi penegakan hukum.

"Dan beliau tadi sangat concern dengan dua hal tadi agar ini bisa lebih ditegakkan secara konsekuen, sehingga trust publik itu bisa kembali sebagaimana diharapkan," ucapnya.

Pertemuan itu juga membahas pentingnya penguatan integritas aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga lembaga peradilan. Integritas, kejujuran, dan keteladanan dinilai menjadi prasyarat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Para tokoh juga menyinggung persoalan Papua. Mereka menilai penyelesaian berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik, memerlukan dialog dan komunikasi yang lebih baik agar kepercayaan masyarakat dapat terbangun.

Hasil perbincangan bersama Sri Sultan serta para tokoh bangsa lainnya akan dirangkum dan disampaikan melalui pesan kebangsaan oleh GNB bulan depan.