Perekonomian Semakin Lesu, BEM KM UGM Desak Pemerintah Segera Evaluasi Penanganan COVID-19
Pernyataan sikap BEM KM UGM. Dok: istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Badan Eksekutif Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi penanganan COVID-19 di tanah air. Pasalnya kebijakan saat ini dinilai belum mampu menurunkan kasus COVID-19 ditambah perekonomian masyarakat semakin lesu.
Presiden Mahasiswa BEM KM UGM Muhammad Farhan mengungkapkan berdasarkan data Satgas COVID-19, pada 21 Juli 2021 tercatat jumlah kasus positif mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 2.983.830 kasus terkonfirmasi.
"Melonjaknya jumlah kasus positif COVID-19 tersebut, sayangnya tidak dibarengi dengan keseriusan pemerintah dalam mengatasi pandemik ini. Kecerobohan pemerintah dalam menangani pandemik terlihat jelas ketika pemerintah hanya mengotak-atik nomenklatur pembatasan aktivitas masyarakat, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat," ungkapnya pada Kamis (22/7/2021).
1. Tak ada dampak signifikan dari kebijakan PSBB maupun PPKM Darurat
Pernyataan sikap BEM KM UGM. Dok: istimewaSejak diterapkan PSBB maupun PPKM Darurat, menurut Farhan terlihat tidak ada dampak yang signifikan terhadap penurunan kasus COVID-19. Pemerintah juga dianggap tak pernah berusaha melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut.
"Secara jelas pemerintah mengabaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat sesuai pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yaitu hak-hak pemenuhan kebutuhan pokok selama masa karantina, sesuai yang diamanatkan dalam pasal 55 ayat 1 UU Kekarantinaan Kesehatan," katanya.
Baca Juga: Catat, Ini Ketentuan dalam PPKM Level 4 yang Berlaku di Sleman
2. Pemerintah dianggap mendewakan ekonomi
Pernyataan sikap BEM KM UGM. Dok: istimewaSelama ini , BEM KM UGM menilai pemerintah hanya mendewakan ekonomi di atas kepentingan masyarakat. Dengan beralasan kurangnya anggaran jika diterapkan karantina wilayah. Namun di sisi lain pemerintah bisa mengebut berbagai pembangunan dan pembukaan lahan.
"Sangat sulit untuk memaksa pemerintah agar fokus dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat selama masa pembatasan aktivitas setidaknya merupakan pilihan yang paling rasional agar tidak memperparah keadaan saat ini, dan juga sesuai amanat undang-undang yang berlaku," terangnya.
3. Pemerintah jangan menakuti warga
Pernyataan sikap BEM KM UGM. Dok: istimewaFarhan menilai jika pemerintah benar-benar fokus dalam percepatan penanganan pandemik COVID-19, seharusnya menerapkan kebijakan yang tegas dan bertanggung jawab dan tidak abai terhadap hak-hak masyarakat. Tidak adanya jaminan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penerapan kebijakan PPKM Darurat, membuat masyarakat harus terpaksa keluar rumah untuk mencari penghidupan.
"Jangan hanya menakut-nakuti dengan ancaman hukuman saja. Fokus utama pemerintah saat ini seharusnya memberi penghidupan kepada masyarakat agar mampu untuk membatasi aktivitasnya serta memperbaiki fasilitas dan tenaga medis agar tidak terjadi kolaps," jelasnya.
Atas kondisi tersebut, BEM KM UGM menuntut pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi gratis bagi masyarakat, mendesak pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PPKM Darurat dan menerapkan kebijakan karantina wilayah disertai dengan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan masyarakat.
"Menuntut komitmen pemerintah untuk fokus dalam penanganan pandemi COVID-19," paparnya.
