Puluhan Ribu Warga di Bantul Belum Update Data Kependudukan

13 Okt 2025, 20:35 WIB

Hironymus Daruwaskita

Kantor Disdukcapil Bantul (IDN Times/Paulus Risang)

Intinya sih...

Disdukcapil Bantul berharap semua permasalahan dalam KK dapat diselesaikan tahun 2027 agar masyarakat tidak kehilangan akses kesehatan dan bantuan sosial.
Ketidaklengkapan data kependudukan bisa merepotkan warga, sehingga diminta segera memperbaiki data yang belum lengkap.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bantul, IDN Times - ‎Ribuan warga di Kabupaten Bantul belum memperbaharui data kependudukannya. Berdasarkan data ‎Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul pada tahun 2024 terdapat lebih dari 47 ribu kartu keluarga atau KK warga tidak mencantumkan nama ibu kandung. Kemudian pada tahun 2025 ada sekitar 38 ribu atau berkurang sekitar sembilan ribu KK.

‎Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul, Kwintarto Heru Prabowo, mengatakan selain pencantuman nama ibu kandung, ada juga juga warga yang tidak memperbaharui tingkat pendidikan.

‎‎"Masyarakat perlu memperbaharui data kependidikan dalam KK karena nantinya akan menjadi data profil tingkat atau akses pendidikan," katanya saat sosialisasi tertib administrasi kependudukan di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, Senin (13/10/2025).

‎1. Status perkawinan juga belum diperbaiki

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kabupaten Bantul, Kwintarto Heru Prabowo.(IDN Times/Daruwaskita)

Menurut Kwintarto, temuan lainnya terdapat status perkawinan yang belum tercatat dalam KK yang mencapai 52 ribu. Disdukcapil Bantul terus berkoordinasi dengan Kementerian untuk menyinkronkan data. ‎

‎"Data dari Kemenag tentang perkawinan yang sah akan kita sinkronkan dengan data di Disdukcapil agar nantinya tercatat dalam perkawinan yang sah," jelasnya.

‎‎"Kami berharap seluruh permasalahan dalam KK dapat kita selesaikan tahun 2027 dengan harapan masyarakat Bantul tidak kehilangan akses akibat ketidakmampuan untuk mendapatkan akses dalam administrasi kependudukan sehingga terkendala dalam akses kesehatan, bantuan sosial dan akses-akses lainnya," jelasnya.

‎2. Bisa repotkan warga

ilustrasi perkawinan (IDN Times/Aditya Pratama)

Kwintarto menambahkan ketidaklengkapan data kependudukan bakal merepotkan warga sendiri. ‎‎"Misalnya syarat kerja harus S1 namun di KK masih SMA tentunya harus mengurus di Disdukcapil. Ya kalau satu hari selesai kalau tidak kan merepotkan. Termasuk dalam hal data warisan terkait nama termasuk nama orang tua jika tidak lengkap akan menjadi masalah atau kendala. Betul tidak nama ahli waris ini atau itu?," jelasnya.

‎Kwintarto berharap warga yang datanya belum lengkap bisa mengurus jauh hari. ‎"Saya berharap masyarakat yang lebih aktif karena Disdukcapil programnya hanya melayani, mencatat sehingga jika masyarakat tidak peduli maka yang repot masyarakat sendiri. Kita kepinginnya ada sosialisasi hingga jemput bola agar segera bisa dibetulkan kalau ada data yang tidak akurat," katanya.

‎

3. Warga diminta perbaiki data

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kantor Disdukcapil Bantul.(IDN Times/Daruwaskita)

Sementara itu, ‎‎Ketua Komisi A, DPRD Bantul, Jumakir mengatakan di Kalurahan Bangunjiwo terdapat 1.266 KK yang datanya belum lengkap.

‎‎"Mau tidak mau kan masyarakat harus memperbaikinya. Maka sosialisasi ini kita undang dukuh, perangkat kalurahan hingga ketua paguyuban RT. Diharapkan sosialisasi ini bisa tersampaikan ke seluruh masyarakat Bangunjiwo di 19 padukuhan dan 140-an RT," ujarnya.

‎‎”Ke depan masyarakat Bangunjiwo ada perbaikan data KK karena sangat penting untuk mendapatkan berbagai akses mulai pendidikan, kesehatan, sosial hingga mengurus waris," jelasnya.