Yogyakarta, IDN Times - Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jateng-DIY, Taufiq Kurniawan menduga masih ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membeli LPG oplosan atau melalui jalur tidak resmi.
Hal ini disampaikan Taufiq saat merespons keluhan mengenai kesulitan memperoleh LPG 12 kg di salah satu wilayah kerja regionalnya. Keluhan menyebut SPPG ikut terdampak situasi ini.
Menanggapi hal tersebut, Taufiq menegaskan bahwa secara umum ketersediaan LPG non-subsidi di wilayah Jawa Tengah dan DIY dalam kondisi aman, bahkan mengalami peningkatan permintaan dalam beberapa waktu terakhir.
"Sebetulnya di kami, untuk permintaan LPG non-subsidi itu malah meningkat tajam 15 persen semenjak kepolisian itu melakukan tindakan atau pengungkapan untuk kasus-kasus LPG oplosan yang menyuntik LPG 3 kilo subsidi ke LPG non-subsidi. Itu permintaan kita meningkat. Nah, di kita sebetulnya stok aman," kata Taufiq, Rabu (15/4/2026).
Ia menambahkan, kesulitan yang dialami sejumlah SPPG dalam mendapatkan LPG 12 kilogram bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan adanya indikasi penggunaan jalur distribusi tidak resmi sebelumnya.
"Nah, SPPG yang kekurangan 12 kilo, sulit cari 12 kilo, itu diindikasi SPPG-nya membeli LPG oplosan karena harganya lebih murah. Semenjak oplosan ditertibkan oleh kepolisian, mereka otomatis kesulitan," paparnya.
"Dan ya, diindikasi saat ini memang beberapa SPPG itu membeli LPG yang tidak resmi atau bisa diindikasi dari oplosan tadi," sambungnya menegaskan.
Pertamina pun menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat kepolisian dalam menindak praktik oplosan LPG yang merugikan masyarakat.
"Kita dukung terus pengungkapan dari kepolisian karena sebetulnya LPG ini stoknya aman, tetapi oknum-oknum yang sudah diungkap kepolisian beberapa minggu lalu ini yang menyebabkan LPG ini menjadi susah di pasaran," tegasnya.
Taufiq juga mengingatkan bahwa SPPG sebagai bagian dari program yang didukung anggaran negara seharusnya menggunakan LPG resmi demi menjamin kualitas dan keamanan.
"Harapannya, SPPG ini karena mendapatkan anggaran dari negara dan juga mengoperasikan untuk keperluan makan bergizi gratis, itu bisa menggunakan LPG non-subsidi yang resmi dari Pertamina, mulai dari kemasan 5,5 kilo, 12 kilo, kemudian sampai dengan LPG kemasan 50 kilo," pesannya.
Selain itu, ia memastikan adanya skema harga khusus bagi pembelian dalam jumlah besar, sehingga tidak ada alasan bagi SPPG untuk memilih LPG ilegal.
"Jika pembeliannya dalam jumlah banyak, tenang saja ada diskon khusus. Jadi jangan tergiur oleh yang menawarkan harga LPG lebih murah dibandingkan dengan di pasaran karena kualitas dan juga keamanannya kita tidak menjamin," kata Taufiq memperingatkan.
Sementara itu, Taufiq menyarankan agar SPPG yang membutuhkan LPG untuk menginformasikan ke pihaknya agar disuplai oleh agen resmi Pertamina.
"Sehingga saat ini tinggal diberitahu saja SPPG mana yang membutuhkan LPG, agen LPG non-subsidi kami akan mendatangi SPPG tersebut untuk menyuplai LPG resmi," pesannya.