Pemda DIY Tetapkan Perda Larangan Perdagangan Daging Anjing

Sri Muslimatun, mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari Komunitas Dog Meat Free Indonesia (DMFI) terkait praktik penyembelihan anjing untuk konsumsi di DIY. Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 126 ekor anjing dibunuh setiap hari.

"Karena itu, kita harus bertindak. Perlu ada aturan atau dasar hukum yang mengaturnya, sebab hewan anjing itu dapat menularkan penyakit rabies ke manusia. Selain itu, hewan anjing juga memang bukan hewan untuk dimakan," ujarnya.

Sri menambahkan, perda tersebut juga mengamanatkan Pemda DIY membentuk satuan tugas melalui Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana, termasuk mengatur sanksi administratif.

"Rencana aksi daerah Peraturan Gubernur tersebut agar ditetapkan paling lama 6 bulan sejak Perda ini ditetapkan. Kami berharap Pemda DIY memiliki komitmen yang sama dalam mengimplementasikan Perda ini, guna mendukung terciptanya DIY yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan, baik untuk masa kini maupun generasi yang akan datang," imbuhnya.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, membacakan pendapat akhir Gubernur DIY dalam Rapat Paripurna DPRD DIY. Ia mengatakan Raperda Penyelenggaraan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Berbasis Hewani memiliki nilai strategis sebagai dasar hukum penyelenggaraan sistem keamanan pangan asal hewan yang lebih kuat dan terukur, sekaligus memperkuat pengawasan pangan berbasis hewani dari hulu hingga hilir.

“Raperda ini penting karena pemenuhan hak masyarakat atas pangan yang aman, sehat, utuh, halal, dan bermutu merupakan salah satu tanggung jawab konstitusional Pemerintah Daerah. Dan Raperda ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat sebagai konsumen,” ungkap Sri Paduka.

Sri Paduka mengatakan meningkatnya mobilitas barang, perkembangan teknologi pangan, dan semakin kompleksnya rantai pasok pangan asal hewan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan keamanan dan mutu pangan berbasis hewani. Selain itu, pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis juga menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut.

“Berbagai penyakit hewan yang berpotensi menular kepada manusia, memerlukan kewaspadaan dan penanganan yang terpadu melalui pendekatan One Health. Dengan demikian, deteksi dini, pengawasan, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah,” terangnya.

Ia menambahkan, Pemda DIY meyakini penyelenggaraan keamanan pangan dan mutu pangan berbasis hewani akan semakin kuat dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, hal itu diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing produk daerah, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.