Mahasiswa UPN Jogja Demo Tuntut Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual

Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UPNYK, Ultan Dimas Eka Putra, mengatakan aksi kali ini menuntut reformasi birokrasi. Salah satu pemantik aksi kali ini juga karena mencuatnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan dosen Agroteknologi Fakultas Pertanian. “KS (Kekerasan Seksual) menjadi salah satu contoh kegagalan birokrasi,” ungkap Ultan.

Ultan mengungkapkan mahasiswa Fakultas Pertanian pun menuntut agar terduga pelaku kekerasan seksual untuk dikeluarkan. Lebih lagi dari sejumlah temuan yang ada, ia menyebut bahwa kasus serupa terjadi di Fakultas lain. 

“Bahkan dari orang yang sama, satu orang itu sudah cukup banyak (korbannya). Ada juga dosen yang memang bahkan dalam kelas-kelas itu berbicara dengan bahasa yang tidak pantas atau kata-kata yang tidak pantas, mengandung bahasa seksual, dan bahkan bercanda-bercanda yang seksis,” kata Ultan.

Ultan menyayangkan tindakan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) yang tidak responsif terhadap laporan dugaan kekerasan seksual. Janji pihak kampus yang membuka ruang selebar-lebarnya untuk pengaduan dinilai nihil. 

“Itu nggak bisa dihubungi, dan mereka punya banyak alasan kenapa WA-nya nggak bisa dihubungi dan sebagainya. Jadi itu nggak sesuai dengan perkataan mereka, bahwa mereka membuka ruang selebar-lebarnya untuk pengaduan dan untuk mengawal kasus,” ungkap Ultan.

Tindakan abai dari pihak kampus tersebut juga terlihat dari kasus dosen Agroteknologi yang sebenarnya telah ada laporan sejak 2013. “Kasusnya nggak kunjung selesai. Walaupun pelaporan ke Satgas sudah diupayakan. Baru kemarin akhirnya dosen yang terduga pelaku dinonaktifkan,” ucap Ultan.

Dirinya menyebut apa yang terjadi di Fakultas Pertanian sebagai salah satu contoh kasus. Diduga masih ada kasus serupa di fakultas lain. Kini melalui himpunan di Program Studi, mahasiswa membuka kanal pengaduan untuk para korban kekerasan seksual.

Ketua Satgas PPKPT UPN ‘Veteran’ Yogyakarta, Iva Rachmawati, mengatakan hingga hari ini pihak Satgas PPKPT telah memeriksa dua mahasiswa sebagai saksi dugaan kekerasan seksual. Terduga pelaku juga telah dimintai keterangan. “BAP kami hari ini tadi ada dua mahasiswa yang sudah kami BAP, terlapor juga sudah kami BAP gitu. Saksi ada dua,” kata Iva. 

Dari pemeriksaan sementara, Satgas PPKPT menemukan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan berkaitan tindakan verbal dan tulisan. Terduga pelaku disebut juga telah mengakui perbuatannya, meski ia memiliki persepsi berbeda atas tindakannya. 

“Kalau peristiwanya memang diakui tetapi menurut persepsi dosen tentu berbeda ya karena anggapannya ya namanya orang tua dan seterusnya. Tetapi kami juga tidak berhenti di situ. Nanti kami harus cross check juga dengan beberapa hal,” ucap Iva.

Iva mengungkapkan pihak kampus tetap memandang serius dugaan kekerasan seksual sekecil apapun. Menurutnya tindakan kekerasan seksual tidak bisa ditolerir. Berbagai bukti tambahan pun saat ini tengah dikumpulkan. Nantinya Satgas PPKPT akan memberikan rekomendasi kepada rektor.

Iva mengatakan pihak kampus juga menawarkan pendampingan psikologis kepada mahasiswi yang diperiksa. Meski begitu, hingga saat ini belum ada permintaan pendampingan. “Nanti kami rekomendasi dan itu semua ditanggung oleh UPN,” ujarnya.

Sanksi terhadap pelaku nantinya akan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Sanksi dapat berupa sanksi ringan, sedang hingga berat tergantung hasil pemeriksaan. “Kalau sanksi berat itu mengacu Permen Nomor 55 itu harus kami laporkan ke kementerian gitu. Sehingga mungkin akan ada beliau diberhentikan. Itu yang paling sanksi berat,” ujarnya.