Bantul, IDN Times - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pengisian posisi menteri pada pemerintahan baru, merupakan hak prerogatif presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Haedar meminta publik tak berspekulasi, termasuk mengaitkan nama-nama kader Muhammadiyah dengan jabatan menteri tertentu.
"Jangan mendahului presiden terpilih, jadi kita tunggu 20 Oktober saat pelantikan presiden terpilih dan pengumuman nama menteri. Seluruhnya hak prerogatif presiden, kita hargai, kita hormati," kata Haedar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (4/10/2024).