BEM UGM Desak Prabowo Evaluasi MBG: Makan Beracun Genosida!
- Aksi teatrikal menggiring sapi bertopeng wajah Prabowo
- Banyak kasus keracunan, evaluasi total atau batalkan program
Sleman, IDN Times - BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM) mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah terjadi kasus keracunan di berbagai daerah.
BEM KM UGM juga menyentil pidato Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB yang penuh narasi besar, tapi pemerintahannya sendiri malah mengancam keselamatan dan masa depan pendidikan anak bangsa karena MBG.
Kritikan itu disuarakan BEM KM UGM dengan menggelar aksi teatrikal menggiring sapi 'berwajah' Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk kritik atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
1. Aksi teatrikal menggiring bertopeng wajah Prabowo
Kritik BEM KM UGM diwarnai aksi teatrikal menggiring sapi bertopeng Prabowo dari boulevard ke Plaza Bundaran UGM, oleh sesosok pria yang 'cosplay' menjadi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
"Ini adalah bentuk kritik satire karena sapi itu bukan tanda penghinaan. Sapi adalah simbolisme pemberi nutrisi, bukankah itu yang dicita-citakan oleh Presiden dengan program MBG? Tetapi tugas Presiden bukan hanya memberi nutrisi, tugas Presiden adalah melaksanakan amanah konstitusi," kata Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, Rabu (24/9/2025).
2. Banyak kasus keracunan, evaluasi total atau batalkan program
Dalam aksi kali ini, BEM KM UGM memplesetkan MBG dengan istilah 'Modal Bacot Gede' lewat sebuah spanduk, dan satu lagi 'Makan Beracun Genosida' seperti yang diutarakan Tiyo.
Istilah itu muncul menjadi bagian dari kritik BEM KM UGM, berkaca dari banyaknya kasus keracunan yang ditimbulkan oleh MBG.
Tiyo menambahkan sekitar 6.542 penerima manfaat yang keracunan seusai menyantap hidangan MBG. Ini semestinya jadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total, sebagaimana bunyi desakan dari BEM KM UGM.
"Agaknya kita perlu waspada, kalau dengan segala kelengkapan alat negara Presiden justru melaksanakan pengabaian terhadap pengawasan, maka MBG ini jangan-jangan bukan Makan Bergizi Gratis tapi Makan Beracun Genosida. Karena terjadi semacam bagaimana anak-anak itu jadi teracuni sebanyak itu secara massal," imbuh Tiyo.
BEM KM secara tegas meminta MBG dibatalkan apabila pemerintah enggan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Program yang dinilai ambisius itu menurutnya sebaiknya disetop sementara selama evaluasi bergulir.
Evaluasi untuk keberlanjutan MBG, kata Tiyo, juga harus melihat anggaran negara yang defisit. "Maka kalau Presiden Prabowo adalah sosok yang bijak, harusnya hari ini juga program itu dihentikan dilaksanakan evaluasi total. Ketika evaluasi total itu sudah siap untuk dilaksanakan kembali sehingga peristiwa keracunan itu tidak dimungkinkan terjadi lagi, maka sudah selayaknya MBG itu dilanjutkan," ujarnya.
3. Khianati konstitusi dengan makan gratis
Kritik BEM KM UGM untuk pelaksanaan MBG juga didasari program justru mengorbankan masa depan pendidikan anak bangsa demi citra dan terlaksananya janji kampanye Prabowo. Menurut Tiyo, pelaksanaan MBG telah menimbulkan konsekuensi berupa pemasangkasan anggaran pendidikan secara besar-besaran.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp757 triliun untuk sektor pendidikan dalam APBN 2026 dan besaran itu disebut sudah sesuai aturan mandatory spending minimal 20 persen dari total anggaran negara. Sekitar 44 persennya atau Rp335 triliun dialokasikan untuk MBG.
Di mata BEM KM UGM, hal ini mengkhianati konstitusi yang mengamanahkan jaminan pendidikan dasar, bukan menyediakan makan gratis.
"Kalau Presiden Prabowo tidak ingin lagi dikenang sebagai pelanggar HAM maka hentikan MBG, karena MBG selain melanggar HAM karena merampas hak-hak pendidikan itu juga melanggar HAM karena mengancam keselamatan nyawa anak-anak Indonesia," tegas Tiyo.
