Wamen Stella Respons Ancaman Mogok Nasional Dosen ASN
- Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christie, memahami tuntutan pencairan tunjangan kinerja (tukin) para dosen ASN.
- Kemendiktisaintek mendukung kesejahteraan dosen dengan pengalokasian tukin, namun masih mengkaji tuntutan pencairan tukin 2020-2024 para dosen ASN.
- Ratusan dosen ASN di Indonesia tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) melakukan aksi damai dan berpotensi mogok mengajar jika tuntutan tak dipenuhi.
Sleman, IDN Times - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christie, mengaku memahami para dosen ASN yang menuntut pencairan tunjangan kinerja (tukin) secara utuh dan ancaman mogok nasional dari mereka apabila permintaan tersebut tak dipenuhi.
"Itu adalah kebebasan untuk menyuarakan keinginan dan sangat dimengerti mengapa ini adalah suatu masalah yang sulit bagi para dosen-dosen kita ya," kata Stella ditemui di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (4/2/2025).
1. Langsung teralokasikan sejak Kemendiktisaintek berdiri
Stella memastikan jika Kemendiktisaintek mendukung penuh kesejahteraan para dosen. Buktinya adalah pengalokasian tukin oleh kementeriannya yang baru berdiri di era Presiden Prabowo Subianto itu. Tukin dosen ASN, kata Stella juga bisa dialokasikan berkat kerja sama dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya.
"Perjuangan untuk tukin ini, di kementerian sebelumnya tukin ini kan belum dicairkan, belum dilaksanakan. Dan dari hari pertama, Kemdiktisaintek di bawah kepemimpinan Pak Menteri Profesor Satrio Brodjonegoro, sudah diperjuangkan untuk bisa Tukin ini dilaksanakan dan sudah banyak perubahan sejak hari pertama di Kemdiktisaintek ini berdiri," ungkap Stella.
2. Kemendiktisaintek belum ada di 2020-2024
Namun demikian, Stella bilang jika kementeriannya masih mengkaji soal tuntutan pencairan tukin 2020-2024 dari para dosen ASN. Stella bilang hal ini masih ditelaah dari segi birokrasi, lantaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek selama periode itu tak pernah dianggarkan.
Kemendiktisaintek yang baru berdiri di periode pemerintahan Prabowo, kata Stella, tentu tak bisa serta merta mengajukan pengalokasiannya.
"Untuk yang 2020 sampai 2024 itu ini harus ada memang kejelasan hukumnya dan itu saya rasa sedang dikaji, sedang dikaji sedalam-dalamnya memang dari segi dari segi tata negara Kemdiktisaintek tidak bisa mengajukan 2020 sampai 2024 karena itu kami tidak ada pada saat itu," papar Stella.
3. Semua sedang dikerjakan
Rumit memang menurut Stella, tapi ia memastikan itu semua sedang dikerjakan tanpa mengesampingkan asas keadilan bagi seluruh masyarakat.
"Pada asasnya kami mendukung, tapi bagaimana supaya segala sesuatu itu bisa berjalan berdasarkan hukum tata negara yang ada dan juga anggaran yang tersedia dan mengingat keadilan pada seluruhnya bukan saja kepada dosen, tetapi kepada seluruh rakyat dan negara Indonesia itu yang sangat penting ya," kata Stella.
"Tentu saja menyuarakan itu adalah hak asasi ya, tapi kembali lagi kami juga meminta marilah kita bekerja sama, memikirkan yang sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan dari setiap pihak," pungkasnya.
Senin (3/2/2025) kemarin, ratusan dosen ASN di Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) melaksanakan aksi damai. Mereka menyuarakan agar pemerintah bisa segera membayarkan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN di lingkungan kerja Kemendiktisaintek tahun 2020-2024, serta pembayaran tukin 2025 pada semua dosen ASN.
Ketua Koordinator Nasional (Kornas) ADAKSI Pusat, Anggun Gunawan mengatakan l, pihaknya berpotensi akan melakukan aksi mogok mengajar jika tuntutan mereka tak diindahkan.
"Kalau misalnya tuntutan kami hari ini tidak diajukan oleh pemerintah, maka aksi mogok ngajar itu akan terjadi gak tahu sebulan atau dua bulan lagi," kata dia saat ditemui di lokasi aksi di kawasan Monas, Jakarta.
