Yogyakarta, IDN Times - Kementerian Kesehatan menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca untuk batch atau kumpulan produksi CTMAV547.
Penghentian ini untuk pengujian toksisitas dan sterilitas oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagai upaya kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin asal Inggris ini.
Meski begitu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengaku tetap akan menggunakan AstraZeneca untuk vaksinasi. Apa alasannya?
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji memastikan seluruh vaksin COVID-19 AstraZeneca yang sudah dikirim pusat untuk masyarakat di DIY tak termasuk batch CTMAV547.
"DIY bukan (batch) itu. Itu kan baru dikirim ke dua provinsi, kalau saya gak salah, DKI Jakarta dan Sulawesi Utara," kata Aji di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (17/5/2021).
Oleh karenanya, lanjut Aji, Pemda DIY tetap akan meneruskan program vaksinasi menggunakan AstraZeneca.
"Jadi (vaksinasi) tetap jalan, sesuai rencana kita tetap menggunakan persediaan vaksin AstraZeneca," ucap Aji.
Sebelumnya, Kemenkes menyatakan penghentian sementara distribusi dan pemakaian ratusan ribu dosis vaksin AstraZeneca sebagai tindak lanjut adanya laporan KIPI serius dua warga DKI Jakarta yang meninggal selepas menerima suntikan vaksin ini.
Sementara di DIY sendiri, AstraZeneca baru digunakan untuk vaksinasi para anggota TNI/Polri. Aji pun mengklaim sejauh ini belum ditemukan adanya laporan KIPI.
"Kebetulan sampai hari ini tidak ada keluhan apa-apa," kata Aji mengklaim.
Pemberian vaksin AstraZeneca tersedia nantinya bakal berlanjut kepada masyarakat sipil di DIY. Akan tetapi, Aji menegaskan, pihaknya memprioritaskan untuk menghabiskan persediaan dosis vaksin Sinovac yang didistribusikan sebelumnya.
"Kebetulan yang sinovac itu tinggal kita pakai untuk vaksinasi dosis kedua. (Sasaran) ada guru, ada lansia, kita siapkan vaksinsi dosis kedua. Dosis pertama (selanjutnya) nanti kita pakai AstraZeneca. Sudah untuk umum," kata Aji.
Aji pun menegaskan, penggunaan vaksin ini yang menentukan bukan Pemda DIY, melainkan Pemerintah Pusat melalui Kemenkes.
"Vaksin itu kita nggak bisa milih, beli impor nggak bisa. Semua disediakan Kemenkes. Jadi semua yang sudah diadakan Kemenkes, kemudian sudah diuji klinis oleh BPOM, lalu dikirim ke kita itu yang kita pakai," pungkasnya.