Sore ini Aksi Rakyat Memanggil Digelar di Pertigaan Gejayan
- Aksi 'Rakyat Memanggil' di Gejayan digelar oleh mahasiswa dan aktivis sebagai respons atas berbagai persoalan nasional yang dinilai belum ditangani serius oleh pemerintah.
- Tuntutan utama aksi mencakup pelemahan rupiah, pemborosan anggaran, serta dugaan korupsi dalam program strategis seperti Makan Bergizi Gratis.
- Massa juga menyoroti meningkatnya peran militer di jabatan sipil dan membuka kemungkinan tuntutan mundur jika pemerintah tak merespons aspirasi publik.
Sleman, IDN Times – Mahasiswa, aktivis, dan berbagai elemen masyarakat akan menggelar aksi bertajuk "Rakyat Memanggil" di Pertigaan Gejayan, Sleman, Sabtu (13/6/2026) sore.
Inisiator Forum Cik Di Tiro, Masduki, mengatakan aksi ini lahir dari kegelisahan masyarakat terhadap sejumlah persoalan nasional yang dinilai belum mendapatkan respons memadai dari pemerintah. “Jadi, ada tiga hal penting yang menjadi fokus. Pertama, aksi ini adalah akumulasi atau kulminasi, semacam puncak dari beberapa persoalan di masyarakat yang direspons oleh para aktivis,” ujar Masduki.
Masduki memperkirakan jumlah peserta aksi akan setara dengan aksi Gejayan Memanggil yang pernah digelar beberapa tahun lalu. Selain elemen masyarakat sipil, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta juga disebut turut ambil bagian.
Berdasarkan koordinasi terakhir, mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), dan Universitas Islam Indonesia (UII) telah menyatakan bergabung dalam aksi tersebut.
1. Pelemahan rupiah jadi pemicu utama aksi
Menurut Masduki, tuntutan pertama berkaitan dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan langkah mitigasi maupun terobosan kebijakan yang mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Karena itu, pihaknya mendorong evaluasi terhadap pejabat di sektor ekonomi, termasuk Menteri Keuangan dan pimpinan Bank Indonesia.
“Tuntutan pertama adalah soal nilai tukar rupiah yang terus terpuruk. Kita melihat tidak ada upaya mitigasi atau terobosan kebijakan yang progresif,” katanya.
Massa aksi juga bakal menyoroti pemborosan anggaran pemerintah. Masduki menyebut frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo serta struktur kabinet yang besar menjadi bagian dari kritik yang disuarakan.
Ia menilai terdapat ketidaksesuaian antara narasi penghematan yang disampaikan pemerintah dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, sejumlah program strategis pemerintah juga menjadi sorotan, termasuk dugaan korupsi yang mencuat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ada jarak antara apa yang secara deklaratif disampaikan Prabowo terkait penghematan dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, ada masalah terkait program-program strategis yang dinilai berantakan,” ujarnya.
2. Soroti militerisasi dan desak pembenahan institusi
Isu ketiga yang diangkat adalah kekhawatiran terhadap menguatnya peran militer di ruang sipil. Masduki menyoroti penempatan personel militer pada sejumlah jabatan sipil dan keterlibatan mereka dalam berbagai program pemerintah.
Selain itu, Guru Besar UII itu juga menyinggung kinerja institusi kepolisian yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan, khususnya terkait penanganan aktivis dan kebebasan berekspresi.
“Ini adalah kelanjutan dari isu-isu satu hingga dua tahun terakhir, yaitu soal militerisasi. Penempatan orang-orang militer di jabatan sipil menjadi sorotan,” katanya.
3. Wacana tuntutan mundur disebut bisa mengemuka
Menanggapi munculnya wacana Reformasi Jilid 2, Masduki menyebut pemerintah seharusnya membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil dan tidak hanya berfokus pada pengendalian informasi.
"Dalam diskusi-diskusi di Forum Cik Di Tiro maupun gerakan masyarakat sipil, opsi menuntut mundur itu wajar disuarakan apabila semua tuntutan tadi tidak direspons oleh Prabowo," ucapnya.
