Partisipasi Pemilih Pilkada Diprediksi Turun, Ini Strategi KPU Bantul
- Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bantul 2024 dikhawatirkan menurun karena jumlah TPS berkurang 50 persen.
- KPU Bantul menghadapi tantangan dalam mengakomodasi pemilih lansia dan disabilitas, namun kekhawatiran ini bisa terbukti setelah perhitungan suara selesai.
- Bawaslu Bantul akan meningkatkan patroli pengawasan untuk mengantisipasi mobilisasi pemilih, politik uang, dan identifikasi TPS rawan lainnya.
Bantul, IDN Times - Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Bantul 2024 dikhawatirkan menurun karena jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) berkurang 50 persen. Padahal, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2024 mencapai 90 persen, dan partisipasi pemilih saat Pilkada 2019 mencapai 82 persen.
1. Pemilih satu TPS bisa dari empat padukuhan
Menurut Ketua Divisi Teknis KPU Bantul Mestri Widodo, secara faktual terdapat satu TPS yang pemilihnya bisa berasal dari empat padukuhan sehingga yang menjadi tantangan adalah angka partisipasi pemilih.
"Jadi dengan jumlah TPS mencapai 1.487 maka jika jarak satu TPS dengan TPS lain dipermasalahkan seperti jaraknya lima kilometer maka alasan jarak itu bisa untuk membuat TPS baru," katanya, Minggu (10/11/2024).
Kondisi itu menjadi tantangan bagi KPU Bantul terutama untuk mengakomodasi pemilih lansia dan disabilitas. Namun menurutnya kekhawatiran tersebut baru bisa dibuktikan saat perhitungan suara selesai. "Ya kalau belum dilalui pilkada ini bagaimana kita tahu tingkat partisipasi pemilih menurun," tandasnya.
2. Mobilisasi pemilih dilarang
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, mengatakan mobilisasi pemilih dilarang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu dan pengawas pemilu lainnya akan meningkatkan patroli pengawasan.
"Jadi di masa tenang hingga pemungutan suara maka petugas pengawas mulai tingkat kecamatan hingga TPS akan meningkatkan patroli pengawasan," ujarnya.
Pengawas saat masa tenang hingga masa pemungutan suara, harus memastikan tidak ada transaksi politik uang. "Jadi skema pengawasan saat masa tenang dan pemungutan suara akan kita buat," katanya.
3. Bawaslu identifikasi TPS rawan
Didik menambahkan Pihaknya saat ini sedang mengidentifikasi TPS-TPS rawan seperti TPS yang rawan politik uang, mobilisasi pemilih, TPS yang rawan bencana hingga kekurangan atau kelebihan surat suara.
"Nah itu basis data yang akan kita gunakan untuk memberikan perhatian khusus kepada TPS tersebut. Yang jelas kita khawatir partisipasi pemilih akan berkurang dampak dari berkurangnya jumlah TPS. Namun sekali lagi kita sudah berusaha agar KPU menambah jumlah TPS sehingga lebih terjangkau oleh pemilih. Meskipun akhirnya hanya dua TPS yang ditambah oleh KPU Bantul," jelasnya.
