Desil Berpotensi Menyesatkan, Masyarakat Rentan Bisa Tak Dapat Bantuan

23 Agu 2026, 14:58 WIBKota Yogyakarta

Paulus Risang

News

Channel

Add Us on Google

Desil Berpotensi Menyesatkan, Masyarakat Rentan Bisa Tak Dapat Bantuan

Seorang petugas Sensus Ekonomi mendata warga Dukuh Sigandul Kecamatan Reban Kabupaten Batang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Intinya Sih

Perbedaan persepsi warga desil 9-10 dan DTSEN muncul karena masyarakat menilai pendapatan serta kebutuhan harian, sedangkan data memakai indikator sosial ekonomi, aset, dan kondisi rumah.
Wisnu Setiadi Nugroho meminta transparansi indikator, mekanisme sanggah, dan pembaruan data karena metode prediksi berpotensi keliru, terutama saat data rumah tangga tidak mutakhir.
Desil sebaiknya menjadi penyaring awal subsidi, bukan penentu tunggal; pemerintah perlu mempertimbangkan kewajiban, tanggungan, data lain, serta kebijakan bertahap untuk menghindari salah sasaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Yogyakarta, IDN Times - Hasil pengecekan desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan setelah sejumlah rumah tangga yang masuk desil 9 atau 10 menilai kondisi ekonominya belum mencerminkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menjelaskan perbedaan penilaian tersebut tidak otomatis berarti masyarakat keliru memahami kondisi ekonominya atau data pemerintah sepenuhnya tidak tepat. Masyarakat biasanya melihat kesejahteraan dari pendapatan, pengeluaran, dan kebutuhan sehari-hari, sedangkan DTSEN memperhitungkan berbagai indikator sosial ekonomi rumah tangga.

Indikator tersebut antara lain kepemilikan dan kondisi rumah, aset, kendaraan bermotor, serta karakteristik rumah tangga lainnya. Perbedaan dasar penilaian itu membuat persepsi masyarakat mengenai kondisi ekonomi tidak selalu sama dengan posisi desil dalam DTSEN. “Seseorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi bisa jadi hidup memang pas-pasan dan dua-duanya tetap benar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).

Perlu transparansi dan mekanisme sanggah

Wisnu menjelaskan, desil merupakan posisi relatif rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran kekayaan secara mutlak. Jika peringkat tersebut dihitung secara nasional, seseorang tetap bisa berada di desil 9 atau 10 meski kondisi kehidupan sehari-harinya masih terbatas. Karena posisi desil dapat memengaruhi akses terhadap sejumlah program pemerintah, masyarakat dinilai perlu mendapat ruang untuk mengetahui dan memeriksa dasar penetapannya.

Perbedaan antara kondisi yang dirasakan masyarakat dan hasil kategorisasi desil juga tidak otomatis menunjukkan kesalahan data. Menurut Wisnu, metode Proxy Means Test (PMT) yang digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan merupakan metode prediksi sehingga tetap memiliki potensi kesalahan, terlebih jika data rumah tangga belum diperbarui, seperti perubahan jumlah anggota keluarga yang dapat memengaruhi perhitungan kesejahteraan per kapita.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi dengan menjelaskan indikator pembentuk desil sekaligus menyediakan mekanisme sanggah yang jelas. Masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan aduan dan memperbarui data agar hasil pendataan dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat bisa melakukan respons, aduan, sehingga masyarakat bisa percaya dan kemudian puas dengan hasil yang didapatkan, bukan sekadar hanya di atas kertas lalu kemudian menerima saja penentuan dari pemerintah tersebut,” katanya.

Desil 9 dan 10 jangan dianggap seragam

Tangkapan layar ponsel DTSEN. (IDN Times/Yogi Pasha)

Kualitas data perlu menjadi perhatian ketika desil digunakan sebagai dasar kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Wisnu menilai pemerintah perlu memastikan metodologi dan pendataan mampu menggambarkan daya beli serta tingkat kesejahteraan terkini, sekaligus menjelaskan dasar penggunaannya secara terbuka. Jika masih ada masalah pada kualitas, pembaruan, atau integrasi data, perbaikan perlu dilakukan sebelum data tersebut menjadi dasar kebijakan.

Risiko kesalahan semakin besar ketika desil digunakan untuk menentukan penerima subsidi. Wisnu menyebut adanya exclusion error, yakni rumah tangga yang masih membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkannya, serta cliff effect, ketika rumah tangga dengan kondisi ekonomi hampir sama memperoleh perlakuan berbeda karena berada di batas desil yang berbeda. Untuk mengurangi risiko itu, pemerintah dapat mempertimbangkan pembagian yang lebih rinci, seperti persentil, serta mempercepat mekanisme sanggah dan pembaruan data.

Wisnu juga mengingatkan agar desil 9 dan 10 tidak dianggap sebagai kelompok ekonomi yang seragam. Kondisi rumah tangga dalam dua desil tersebut bisa memiliki rentang yang jauh, termasuk karena perbedaan pendapatan, jumlah anggota keluarga, cicilan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan jumlah tanggungan. “Menyamaratakan seluruh anggota desil 9 dan 10 itu sebagai kelompok yang sama adalah asumsi yang sangat keliru dan cukup fatal,” tegasnya.

Desil cukup jadi penyaring awal

Wisnu menyoroti pentingnya mempertimbangkan kewajiban rumah tangga dalam menilai kesejahteraan. Kepemilikan aset belum tentu menggambarkan kondisi ekonomi secara utuh karena keluarga juga memiliki berbagai beban pengeluaran. Pencabutan subsidi secara mendadak pada kelompok rentan berisiko membuat kondisi ekonominya memburuk saat menghadapi guncangan.

“Desil membaca sisi aset, tetapi tidak membaca sisi kewajiban,” kata Wisnu.

Karena itu, ia menilai desil sebaiknya hanya menjadi alat penyaring awal, bukan satu-satunya dasar penentuan hak masyarakat. Pemerintah dapat menggabungkannya dengan data perpajakan, kepemilikan dan spesifikasi kendaraan, konsumsi listrik, serta jumlah tanggungan riil agar penargetan kebijakan lebih sesuai dengan kondisi rumah tangga.

“Data desil sebaiknya tidak berjalan sendirian. Jadi dia alat penyaring awal, screening tools, bukan semacam vonis tunggal bahwa ini adalah hitam dan putih,” jelas Wisnu.

Dalam kebijakan subsidi BBM, Wisnu mendorong pendekatan yang lebih bertahap daripada sekadar menerapkan batas berdasarkan desil. Pembatasan volume BBM sesuai kebutuhan kendaraan atau rumah tangga, disertai masa transisi serta mekanisme pembaruan data, dapat menjadi alternatif agar kebijakan lebih responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat.

“Harusnya kebijakan itu bukan langsung seperti menyalakan lampu, on-off, lalu kemudian selesai,” ujarnya.

“Kebijakan subsidi itu lebih presisi, responsif terhadap perubahan kondisi warga dan tidak sekadar mengorbankan kelas menengah yang saat ini memang sudah cukup rentan hanya demi mengedepankan efisiensi administrasi,” pungkasnya.