Aktivis JCW Surati Sri Sultan, Minta Hotel Mutiara Dijadikan Selter

12 Jul 2021, 22:39 WIB

Aksi aktivis JCW kirim surat kepada Sri Sultan HB X/ Istimewa - JCW

Kota Yogyakarta, IDN Times - Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba melakukan aksi di depan pintu gerbang Alun - Alun Lor Keraton Yogyakarta, Senin (12/7/2021).

Baharuddin Kamba dalam pernyataan tertulis menyatakan terdapat lima permintaan yang ditujukan Raja sekaligus Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, salah satunya adalah tentang permintaan penggunaan Hotel Mutiara bagi penampungan sementara atau selter bagi pasien COVID-19.

"Aset-aset milik Pemda DIY berupa bangunan seperti Hotel Mutiara Malioboro yang telah dibeli senilai Rp150 miliar dari Danais, dapat digunakan sebagai selter bagi para pasien COVID-19," ujar Baharuddin.

1. Meminta Danais dan APBD digunakan untuk penanganan COVID-19

Hotel Mutiara Jogja. Instagram/malioboro_insta

Permintaan kedua, adalah harapan agar Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY, dapat memerintahkan kepada jajaran beserta stafnya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada saat ini barik dari APBD atau Danais untuk penanganan pandemi COVID -19. Sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, pembelian obat-obatan bagi pasien COVID dan tenaga kesehatan, terjaminnya pasokan oksigen, pembiayaan bagi pasien yang sedang berada di rumah atau isolasi mandiri, serta bantuan bagi masyarakat miskin terdampak Covid -19.

Baharuddin juga meminta agar Sri Sultan hadir di masyarakat untuk melihat langsung penderitaan masyarakat saat berjuang melawan pandemik.

"Raja Yagyakarta sekaligus Gubernur DIY agar dapat hadir secara langsung di tengah masyarakat yang saat ini sedang berjuang melawan COVI- 19. Dengan kehadiran Raja dapat memberikan secercah harapan bagi masyarakat untuk tetap semangat," ujar Bahar.

2. Meminta Sri Sultan memberikan sanksi tegas kepada stafnya jika terbukti lakukan korupsi

Aksi aktivis JCW kirim surat kepada Sri Sultan HB X/ Istimewa - JCW

Ketiga, Sri Sultan HB X dapat mengingatkan kepada seluruh jajaran dan stafnya untuk tidak coba-coba melakukan penyelewengan terhadap anggaran (korupsi) baik yang bersumber dari APBD DIY maupun Dana Keistimewaan. Apabila ada pejabat Pemda DIY yang terbukti melakukan tindakan pidana korupsi, maka Sri Sultan dapat memberikan sanksi tegas terhadap pejabat yang bersangkutan.

3. Permintaan dikirimkan melalui surat

Aksi aktivis JCW kirim surat kepada Sri Sultan HB X/ Istimewa - JCW

Selanjutnya, Baharuddin berharap agar Pemda DIY dapat menunda pelaksanaan proyek infrastruktur atau pembangunan yang anggarannya bersumber dari APBD DIY maupun Dana Keistimewaan.

Surat berisi lima permintaan tersebut dikirimkan melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta, Jalan Panembahan Senopati Yogyakarta.