Pemkot Malang Sambat ke Bupati Bantul, TKD Dipotong Rp350 Miliar
- Pemkot Malang mengalami penurunan APBD dari Rp2,7 triliun menjadi Rp2,3 triliun akibat pemotongan TKD sebesar Rp350 miliar yang dinilai memberatkan daerah.
- Upaya menutup kekurangan melalui optimalisasi PAD sulit dilakukan karena keterbatasan aturan, sehingga Pemkot Malang menerapkan efisiensi seperti pembatasan perjalanan dinas dan pengurangan tunjangan ASN.
- Pemkab Bantul juga terdampak pemotongan TKD Rp156 miliar namun tetap optimis PAD 2026 bisa mencapai Rp800 miliar berkat intensifikasi pajak dan kebijakan pro-rakyat yang tetap dijalankan.
Bantul, IDN Times - Pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) atas nama efisiensi membuat pemerintah di daerah kelabakan. Apalagi ketika tidak ada strategi untuk menutup kekurangan sebesar itu di APBD.
Sekretaris Daerah Pemkot Malang, Erik Setyo Santoso, mengatakan pemotongan TKD sebesar Rp350 miliar berdampak pada penurunan APBD Kota Malang. Ia menyebut APBD 2025 sebesar Rp2,7 triliun, sementara pada 2026 turun menjadi Rp2,3 triliun akibat kebijakan tersebut.
"Sangat terasa sekali, kalau ditanya strategi untuk mengembalikan Rp350 miliar dengan mengoptimalkan pendapatan maka tidak mungkin menutup Rp350 miliar tersebut. Ya memang rezim efisiensi ini ya memang kejam," katanya saat menerima kunjungan kerja Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih di Balai Kota Malang, Jumat (24/4/2026).
1. Bisa biayai kegiatan primer sudah bersyukur
Menurut Erik dalam era efisiensi seperti saat ini dengan anggaran yang ada pihaknya bersyukur jika mampu untuk membiayai kegiatan yang primer sehingga untuk pembangunan juga terdampak.
"Mau bangun apa kalau pemotongan TKD sangat signifikan, untuk pembiayaan primer tercukupi kita sudah bersyukur," ujarnya.
2. Optimalisasi PAD tak mungkin bisa menutup pemotongan TKD
Erik mengatakan upaya menutup kekurangan Rp350 miliar melalui optimalisasi pendapatan asli daerah sulit dilakukan karena terbatas aturan, termasuk dalam penyesuaian pajak.
"Salah satu jalannya adalah efisiensi anggaran lagi. Misalnya pembatasan perjalanan dinas, tidak menggelar pertemuan di hotel hingga pengurangan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara atau ASN. Tapi ya dampaknya semangat kerja ASN pasti ya menurun," tuturnya.
3. Bantul TKD dipotong Rp156 miliar namun optimis PAD 2026 tembus Rp800 miliar
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengatakan transfer ke daerah (TKD) untuk Pemkab Bantul pada APBD 2026 dipotong sebesar Rp156 miliar. Dampaknya dirasakan masyarakat, terutama pada anggaran pembangunan infrastruktur.
"Ya dalam tekanan fiskal cukup berat, TKD dipotong, dana desa dipotong yang akibatnya desa tidak bisa membangun karena dipotong Rp1 miliar untuk setiap desa atau kalurahan. Ditambah dana bantuan ke untuk setiap padukuhan Rp50 juta juta kita potong Rp10 juta menjadi Rp40 juta," ungkapnya.
Ia menambahkan, di tengah tekanan fiskal, kebijakan pro-rakyat tetap dilanjutkan, seperti pembebasan PBB untuk lahan sawah produktif dan pemberian seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP.
"Meski ada pembebasan pajak PBB untuk lahan sawah yang produktif namun dengan intensifikasi pajak dan retribusi PAD Bantul tahun 2026 bisa mencapai Rp800 miliar," tandasnya.
"Yang jelas dengan pemotongan TKD ini maka harus melakukan rasionalisasi semua program dan harus ada prioritas program yang harus dijalankan dengan keterbatasan anggaran," tambahnya.
