Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Pemangkasan Anggaran Serampangan Bisa Langgar Hak Warga Negara
Aksi Peringatan Satu Tahun Pemilu/Pilpres Terburuk, di depan Museum TNI AD Dharma Wiratama Yogyakarta, Jumat (14/12/2025). (Dok. Istimewa)
Intinya sih...
- Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII menilai pemangkasan anggaran pemerintah tidak melalui kajian komprehensif, berpotensi melanggar hak warga negara.
- Prof. Masduki menyebut Pilpres 2024 sebagai yang terburuk dalam sejarah politik Indonesia, disertai politik dinasti dan uang.
- PSAD UII mengusulkan Presiden Prabowo untuk meninjau ulang poster kabinet Merah Putih, tidak memotong anggaran lembaga strategis, serta memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.
Yogyakarta, IDN Times - Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII) menilai keputusan pemangkasan anggaran oleh pemerintah tidak melalui kajian komprehensif. Langkah tersebut bisa melanggar hak-hak dasar warga negara.
“Pemangkasan anggaran yang tanpa disertai kajian komprehensif dan beresiko besar terhadap pelanggaran hak-hak dasar warga negara menunjukkan kinerja buruk Prabowo dan Gibran, sebagai produk dari Pilpres yang juga buruk 14 Februari 2024,“ ungkap Direktur PSAD UII, Prof. Masduki, Jumat (14/2/2025).
Editorial Team
EditorHerlambang Jati Kusumo
Follow Us