Pakar UGM Soroti Minimnya Pengawasan pada Kasus Keracunan MBG
- Ratusan siswa terdampak, hasil lab temukan bakteri berbahaya
- Lemahnya pengawasan jadi tantangan utama
- Perlu kolaborasi untuk perbaikan sistem
Sleman, IDN Times – Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Ratusan siswa di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Lebong, Bengkulu, dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, hingga diare usai mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Tercatat untuk di Sleman, 137 siswa dan 2 guru SMPN 3 Berbah diduga keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis (MBG). Kejadian yang berdekatan ini memunculkan pertanyaan mengenai standar pengolahan dan distribusi makanan di sekolah, termasuk perhatian dari kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM).
1. Ratusan siswa terdampak, hasil lab temukan bakteri berbahaya
Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., menilai kasus ini sebagai persoalan serius karena melibatkan ratusan siswa dalam dua insiden berbeda pada Agustus 2025.
Hasil uji laboratorium mengonfirmasi adanya tiga bakteri berbahaya pada sampel makanan dan muntahan korban, yakni E. coli, Clostridium sp., dan Staphylococcus. Beberapa siswa bahkan harus mendapatkan perawatan medis lanjutan.
“Saya kira kasus ini memperlihatkan adanya kegagalan sistemik dalam proses penyiapan, pengolahan, maupun distribusi makanan,” ujar Sri Raharjo, Jumat (29/8/2025), dilansir laman resmi UGM.
2. Lemahnya pengawasan jadi tantangan utama
Sri Raharjo menjelaskan, salah satu kendala utama dalam menjaga higienitas makanan MBG adalah lemahnya pengawasan, terutama terkait waktu konsumsi. Makanan yang sudah dimasak tidak boleh disimpan lebih dari empat jam karena berisiko memicu pertumbuhan bakteri.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penggunaan air bersih dan bebas kontaminasi dalam proses memasak. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya pemahaman penjamah makanan terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
“Koordinasi dan evaluasi yang masih lemah, diperlukan evaluasi dan perbaikan sistem yang belum berjalan efektif,” jelasnya.
3. Perlu kolaborasi untuk perbaikan sistem
Sebagai langkah perbaikan, Sri Raharjo menekankan perlunya tindakan nyata dari pemerintah daerah hingga penyedia katering. Pemerintah, katanya, bisa meningkatkan pengawasan melalui audit rutin, memberikan pelatihan berkelanjutan bagi penjamah makanan, serta menerapkan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin bila terjadi kelalaian.
Dari sisi penyedia katering, ia menyarankan penerapan sistem batch cooking, memastikan pasokan air bersih, serta melakukan uji laboratorium secara mandiri dan berkala.
Tak hanya itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat. Siswa diharapkan membiasakan diri mencuci tangan serta melaporkan gejala setelah makan. Orang tua, menurutnya, bisa ikut memantau kualitas makanan di sekolah, sementara masyarakat umum berperan sebagai pengawas tidak langsung dengan melaporkan dugaan pelanggaran keamanan pangan.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, penyedia katering, dan masyarakat, program MBG bisa berjalan aman sekaligus memberi manfaat besar bagi generasi muda,” pungkasnya.
