Nadiem Evaluasi ASPD Jogja, Dinilai Kurang Sinkron Kurikulum Merdeka

29 Mei 2023, 21:33 WIB

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI, Nadiem Anwar Makarim saat bertemu Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (29/5/2023). (Dok. Istimewa)

Yogyakarta, IDN Times - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI, Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi penerapan Kurikulum Merdeka yang bisa mewadahi kreativitas dan potensi siswa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hingga saat ini sudah 80 persen sekolah di DIY yang menerapkan kurikulum baru ini.

"Saat ini siswa membutuhkan sistem pendidikan yang mengakomodasi kreativitas dan potensi siswa yang bermacam-macam. Agar kreativitas siswa terwadahi dengan baik, maka wajib diberikan kemerdekaan belajar bagi para siswa ini," kata Nadiem, ketika bertemu dengan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (29/5/2023).

1. Alokasi APBD untuk pendidikan

Nadiem mengapresiasi DIY atas alokasi sebesar 20 persen APBD untuk pendidikan. Hal ini dinilainya penting, karena besarnya alokasi APBD untuk pendidikan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan.

“Alhamdulillah kami memberikan apresiasi yang besar bahwa benar-benar realisasi alokasi 20 persen APBD untuk pendidikan. Tidak semua daerah melakukan itu, bahkan banyak yang masih menggunakan anggaran pusat untuk pendidikan, tetapi DIY benar-benar menggunakan APBD,” ungkap Nadiem.

2. Dukung kesetaraan pendidikan bagi difabel

Nadiem juga mengapresiasi program khusus di DIY yang mewadahi difabel untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan. Ia memandang kesetaraan atas hak para kaum difabel ini sangat penting. “Program khusus untuk difabel bisa menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain. Ini bagus,” ungkapnya.

3. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan di DIY untuk guru penggerak

Nadiem juga mengevaluasi proses penyelenggaraan pendidikan di DIY, terutama berkaitan dengan guru penggerak. Ia menuturkan, untuk meningkatkan kualitas sistem pengisian jabatan kosong di kursi kepala sekolah. Sesuai dengan tujuan diadakan program guru penggerak, Menteri Nadiem meminta untuk pengisian jabatan kepala sekolah yang kosong diisi oleh guru penggerak, meskipun secara usia mereka masih terbilang muda.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DIY, Didik Wardaya mengatakan akan memenuhi program guru penggerak. Ia akan memasifkan gerakan mengisi kursi kepala sekolah yang kosong dengan guru-guru yang telah lolos sebagai guru penggerak. Saat ini menurutnya, ada sekitar 100 orang yang tercatat memiliki status guru penggerak di DIY, yang semuanya berada di sekolah negeri. Sedang untuk swasta, Didik mengimbau para penyelenggaranya untuk melakukan penyesuaian.

“Diharapkan guru penggerak itu menjadi motor pembelajaran di sekolah-sekolah dan diharapkan juga karena ini dalam proses latihan yang panjang, diajari untuk bagaimana melakukan pembelajaran yang bisa menginspirasi, kemudian diharapkan ini bisa dijadikan kepala sekolah ketika ada kekosongan kursi kepala sekolah,” ucap Didik.

4. Nadiem evaluasi ASPD yang kurang sinkron dengan Kurikulum Merdeka

Pelaksanaan Assesmen Standardisasi Pendidikan Daerah Berbasis Komputer (ASPD-BK) jenjang SD. (Dok. Istimewa)

Nadiem Makaraim mengevaluasi Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD). ASPD yang dianggapnya masih merupakan kurikulum lama yang kurang sinkron terhadap Kurikulum Merdeka.

Menurut Didik, ASPD yang diterapkan di DIY berbasis literasi guna memudahkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia mengatakan akan ada diskusi lebih lanjut terkait dengan hal ini. “Kami mengusulkan mudah-mudahan di pusat ada semacam standar untuk diberikan di sekolah terkait dengan PPDB. Tadi beliau menyampaikan bahwa nanti permasalahan di daerah akan dibantu penyelesaiannya oleh pusat,” kata Didik.