Yogyakarta, IDN Times - Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Indonesia menggelar aksi yang mengkritisi pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY), Jumat (21/6/2024). Aksi ini juga berbarengan dengan hari ulang tahun Jokowi.
"Selamat ulang tahun Pak Presiden, terima kasih telah memporak-porandakan negara ini," teriak Koordinator Aksi, Dani Eko Wiyono.
Dani menilai bahwa Jokowi telah membuat rezim hari ini carut-marut. Berbagai kebijakan dinilai tidak berpihak kepada rakyat, dan menimbulkan masalah. Seperti kebijakan di bidang kesehatan, Tapera, Omnibus Law Cipta Kerja, dan yang lainnya. "Kita harap pemerintah mendengarkan," ungkap Dani.
Dani mengatakan percuma jika menuntut Jokowi turun, pasalnya pemerintahan Jokowi hanya menyisakan beberapa bulan lagi. "Kami menginginkan tidak ada lagi dinasti, dia telah merusak konstitusi negara ini," ujar Dani.
Dia menilai Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dimainkan. "Semua telah disusupi oleh orang-orang mereka. Padahal kita punya hak konstitusi yang sama," ujar Dani.
Aliansi Rakyat Peduli Indonesia pertama menyoroti wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kenaikan PPN tersebut akan membebani pengusaha, konsumen serta buruh/pekerja, karena dana yang seharusnya bisa digunakan kesejahteraan buruh dan konsumen mendapat barang yang murah, malah dijadikan pendapatan pajak oleh pemerintah. "Maka kami sepakat menolak kenaikan pajak," kata Dani.
Selain itu, Aliansi Rakyat Peduli juga menolak isu kenaikan harga BBM. Kemudian, mereka juga menolak program Tapera yang belakangan mendapat sorotan dan kritik dari masyarakat luas. Kebijakan tersebut dianggap memberatkan pekerja karena diwajibkan ikut dalam kepesertaan Tapera. "Iuran peserta Tapera pun cukup besar dengan penghitungan ad valorem atau persentase dari gaji atau upah," ucap Dani.
Selain itu, Aliansi Rakyat Peduli Indonesia juga menyerahkan kajian kepada DPRD DIY, mulai dari kajian mencabut UU Omnibus Law–Cipta Kerja, kajian darurat kesehatan, kajian menolak starlink, kajian melihat Indonesia, dan kajian kembali pada UUD 1945 Asli–non amandemen.
Sekretaris DPRD DIY, Imam Pratnadi, mengatakan pihaknya akan menyampaikan ke fraksi di DPRD DIY dan akan dilanjutkan ke pusat. Pasalnya kebijakan yang dikritisi massa aksi merupakan kebijakan pusat. "Fraksi akan menyampaikan ke pusat, karena itu kebijakan pusat," ujar Imam.