Kasus Daycare Little Aresha Segera Naik ke Meja Hijau
- Sebanyak 13 tersangka kasus kekerasan di Daycare Little Aresha, termasuk ketua yayasan dan kepala sekolah, siap disidangkan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.
- Kejari Yogyakarta membentuk tim Jaksa Penuntut Umum gabungan dari Kejari dan Kejati DIY karena banyaknya tersangka serta tingginya perhatian publik terhadap kasus berskala nasional ini.
- Ketua yayasan dan kepala sekolah dijerat berbagai pasal dari UU Pendidikan, Perlindungan Konsumen, dan Perlindungan Anak, sementara 11 pengasuh dikenakan pasal khusus dalam UU Perlindungan Anak.
Yogyakarta, IDN Times - Proses hukum dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha memasuki babak baru.
Sebanyak 13 tersangka yang terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, serta 11 pengasuh kini bersiap menjalani persidangan setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21.
1. Bentuk tim JPU gabungan
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta, Hartono, mengatakan penanganan perkara kini telah beralih ke kejaksaan. Penyerahan tersangka beserta barang bukti dari penyidik Polresta Yogyakarta kepada jaksa penuntut umum dilakukan pada Rabu (24/6/2026).
Untuk menangani perkara ini, Kejari Yogyakarta membentuk tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) gabungan yang melibatkan jaksa senior dari Kejari Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY.
Alasannya, perkara ini melibatkan jumlah tersangka dan korban yang cukup banyak. Belum lagi atensi pemerintah juga masyarakat pada kasus yang telah dinilai masuk skala nasional ini.
"Sehingga kami bentuk JPU gabungan," terang Hartono, Rabu.
2. Kejar target sesegera mungkin
Setelah tahap dua rampung, tim penuntut umum akan menyusun dan menyempurnakan surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Yogyakarta agar sidang dapat segera bergulir.
"Kita berusaha secepatnya untuk bisa segera perkara ini dilimpahkan ke pengadilan," tegas Hartono.
3. Jeratan pasal para terdakwa
Hartono menambahkan, berkas perkara para tersangka dibagi menjadi tiga kelompok, yakni berkas ketua yayasan, kepala sekolah, dan 11 pengasuh. Pengelompokan tersebut disesuaikan dengan peran serta pasal yang disangkakan kepada masing-masing tersangka.
Menurut Hartono, ketua yayasan berinisial DK dijerat Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, DK juga dikenakan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Tak hanya itu, DK turut dijerat Pasal 77 jo Pasal 76A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Alternatif lainnya yakni Pasal 77G jo Pasal 76B UU Perlindungan Anak atau Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.
Rangkaian pasal yang sama juga dikenakan kepada kepala sekolah berinisial API alias N karena dinilai memiliki peran yang hampir serupa dalam dugaan tindak pidana tersebut.
Sementara itu, 11 pengasuh yang menjadi tersangka dikenakan pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak. Menurut Hartono, posisi para pengasuh dalam perkara ini berbeda dengan ketua yayasan dan kepala sekolah.
"Untuk yang pengasuh, karena dia itu hanya melaksanakan saja arahan-arahan dari kepala sekolah dan ketua yayasan, sehingga kepada yang bersangkutan kita terapkan Undang-undang Perlindungan Anak," kata Hartono.
Para pengasuh dijerat Pasal 77 jo Pasal 76A, atau Pasal 77B jo Pasal 76B, atau Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 17 Tahun 2016, jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
