Yogyakarta, IDN Times - Polresta Yogyakarta mengungkap jumlah korban kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak oleh Daycare Little Aresha yang mencuat pada akhir April 2026 lalu.
Berdasarkan data kepolisian termutakhir, jumlah korban tercatat mencapai 157 orang.
Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Yogyakarta, Iptu Apri Sawitri menuturkan, polisi sebelumnya telah mencatat sebanyak 144 orang atau anak yang ditetapkan sebagai korban dalam dugaan perkara ini.
Namun, belakangan angka ini bertambah seiring hasil adanya 13 korban lain berdasarkan proses penyidikan.
"(Total korban) hitungan yang 144 itu ditambah 13 (korban baru)," kata Apri, Selasa (21/7/2026).
Satreskrim Polresta Yogyakarta sendiri untuk sekarang ini masih memproses 14 tersangka yang berkas perkaranya belum dilimpahkan ke kejaksaan.
Batas waktu penyerahan terakhir adalah 3 September 2026. Bersamaan dengan itu, penyidik akan melampirkan para saksi untuk 14 tersangka ini.
"Saksi yang akan dilampirkan di berkas sesi 2 (14 tersangka) sementara ada 45 (orang)," ucap Apri.
Sejauh ini polisi telah menetapkan total 27 tersangka dalam kasus dugaan kasus kekerasan dan penelantaraan anak oleh Daycare Little Aresha.
Sebanyak 13 orang tersangka kloter pertama kini tengah menuju proses persidangan.
Para 13 tersangka yang terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, serta 11 pengasuh kini bersiap menjalani persidangan setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21.
Berkas perkara para tersangka dibagi menjadi tiga kelompok, yakni berkas ketua yayasan, kepala sekolah, dan 11 pengasuh. Pengelompokan tersebut disesuaikan dengan peran serta pasal yang disangkakan kepada masing-masing tersangka.
Ketua yayasan berinisial DK dijerat Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, DK juga dikenakan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Tak hanya itu, DK turut dijerat Pasal 77 jo Pasal 76A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Alternatif lainnya yakni Pasal 77G jo Pasal 76B UU Perlindungan Anak atau Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.
Rangkaian pasal yang sama juga dikenakan kepada kepala sekolah berinisial API alias N karena dinilai memiliki peran yang hampir serupa dalam dugaan tindak pidana tersebut.
Sementara itu, 11 pengasuh yang menjadi tersangka dikenakan pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak. Menurut Hartono, posisi para pengasuh dalam perkara ini berbeda dengan ketua yayasan dan kepala sekolah.
Para pengasuh dijerat Pasal 77 jo Pasal 76A, atau Pasal 77B jo Pasal 76B, atau Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 17 Tahun 2016, jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.