Isi 3 Jam Pertemuan Sri Sultan HB X dengan 10 Rektor di DIY
- Sri Sultan HB X mengundang 10 rektor di DIY dan menegaskan aspirasi boleh disampaikan, namun tanpa kekerasan.
- Sultan juga mengimbau pelajar SMA–SMP agar tidak ikut aksi yang berpotensi ricuh.
- Terkait opsi libur atau daring, Sultan menyerahkan pada sekolah/daerah masing-masing, namun menilai pembelajaran tetap berjalan lebih baik agar tidak menimbulkan kesan Jogja tidak kondusif.
Yogyakarta, IDN Times - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengundang sejumlah pimpinan perguruan tinggi di Kantor Gubernur DIY, Minggu (31/8/2025) malam. Sultan tidak melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun dirinya berpesan agar tidak disertai kekerasan.
“Menyampaikan aspirasi boleh, tidak ada yang melarang. Ya, tapi seperti yang saya sampaikan, untuk demokratisasi, itu dengan baik, dengan sopan, bukan dengan kekerasan,” ujar Sri Sultan.
1. Imbau bangun demokrasi dengan itikad baik
Total ada 10 pimpinan kampus yang diundang dalam pertemuan ini. Beberapa di antaranya Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Indonesia (UII) dan beberapa kampus lainnya di DIY.
Sri Sultan bertemu dengan pimpinan perguruan tinggi sekitar 3 jam. Para pimpinan baik rektor maupun wakil rektor diharapkan Sultan bisa mengarahkan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan baik.
Sultan mengajak agar demokrasi dibangun dengan itikad baik tanpa harus ada kerusuhan maupun juga kerugian. “Itu aja kesepakatannya,” ucap Sultan.
2. Imbauan untuk para pelajar juga telah disampaikan
Tidak hanya imbauan ke perguruan tinggi. Sultan juga mengatakan telah mengimbau untuk para pelajar di sekolah.
“Kami sebetulnya juga menghubungi lewat Dinas Pendidikan bagi pelajar-pelajar SMA maupun SMP yang juga banyak terlibat. Bisa diharapkan kalau tidak perlu, kan enggak perlu. Kalau yang dewasa untuk menyampaikan aspirasi, kan sudah waktunya juga, enggak bisa kita melarang,” ucap Sri Sultan.
3. Soal libur atau pembelajaran daring
Saat disinggung sekolah atau kampus melakukan pembelajaran secara daring, atau meliburkan, Sultan menyerahkan pada pemerintah kabupaten atau kota. “Terserah daerahnya masing-masing atau sekolah masing-masing,” ujar Sultan.
Menurut Sultan dengan meliburkan sekolah harus tahu juga konsekuensinya. “Kita tidak tahu dengan libur itu apakah dia di rumah atau keluar rumah, keluar rumah itu mau dolan (main) atau ikut demonstrasi, kita juga enggak tahu. Tapi kalau itu sekolah, kalau dia tidak ada, itu mestinya dipertanyakan, dia sakit atau dia ke mana, kan gitu,” ungkap Sultan.
Sultan mengatakan jika memang tujuannya datang ke Jogja atau di Jogja untuk belajar, sekolah tetap berjalan dimungkinkan lebih baik. “Supaya masyarakat tidak melihat, Oh, kampus meliburkan, memangnya Jogja ada apa? kan gitu. Kan juga kesannya tidak pasti, gitu,” ujar Sultan.
