DePA-RI Soroti Isu Pengantin Pesanan di China yang Sasar WNI
- Delegasi DePA-RI soroti isu male order bride antara WNI dan warga negara China
- Masalah muncul setelah pernikahan, seperti kekecewaan terhadap suami dan lokasi tempat tinggal yang tidak sesuai ekspektasi
- Tantangan bagi KBRI Beijing dalam menangani persoalan ini, di tengah keterbatasan personel dan peningkatan mahasiswa asal Indonesia di Tiongkok
Yogyakarta, IDN Times - Usai memenuhi undangan presentasi di China University of Political Science and Law (CUPL), Luthfi Yazid bersama delegasi Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing, Selasa (1/7/2025). Topik mengenai mail order bride atau pengantin pesanan menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan ini.
Delegasi yang dipimpin Luthfi Yazid terdiri dari 13 orang, termasuk Abdul Aziz Zein, Sugeng Aribowo, Ainuddin Abdul Hamid, Aulia Taswin, Muhammad Irana Yudiartika, Wahyu Ramdhani, Ajrina Fradella, dan Rita Ria Safitri. Sementara dari pihak KBRI, pertemuan diterima oleh Nur Evi Rahmawati (Minister Counsellor), Irwansyah Mukhlis (Minister Counsellor, Political Affairs), dan Yudil Chatim (Atase Pendidikan dan Kebudayaan). Duta Besar RI tidak hadir karena menghadiri agenda penting lainnya.
1. Mail order bride difasilitasi agen
Delegasi DePA-RI disambut hangat oleh pihak KBRI dan melanjutkan kunjungan dengan diskusi mengenai praktik Mail Order Bride yang dinilai semakin marak dan menimbulkan sejumlah persoalan. Fenomena ini merujuk pada pernikahan antara WNI dan warga negara China melalui perantara agen yang beroperasi baik di Indonesia maupun di China.
Luthfi Yazid menjelaskan bahwa hingga kini belum ada data pasti terkait jumlah kasus Mail Order Bride. Namun, ia mencatat adanya peningkatan tren yang disertai berbagai permasalahan. “Pernikahan WNI dengan warga negara China dalam tanda kutip difasilitasi oleh agen di kedua negara melalui iklan dan promosi yang menggiurkan,” ujar Luthfi.
Ia menambahkan, dalam promosi tersebut calon suami warga asing kerap digambarkan sebagai pengusaha sukses, kaya, menarik secara fisik, dan setia—layaknya biro jodoh. Setelah tercapai kesepakatan, calon suami asal China biasanya memberikan “mahar” kepada perempuan Indonesia melalui agen, misalnya senilai Rp100 juta hingga Rp300 juta. Namun, mahar tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh calon istri karena telah dipotong oleh agen.
2. Muncul berbagai persoalan
Setelah proses pernikahan dijalankan sesuai persyaratan administratif, berbagai persoalan kerap muncul di kemudian hari. Kekecewaan sering dirasakan pihak perempuan. “Terutama karena ternyata sang suami, misalnya, hanyalah penjual kelontongan yang sangat kecil (meski juga bisa disebut ‘pengusaha’). Atau suaminya pemalas dan pengangguran,” ungkap Luthfi.
Fenomena Mail Order Bride disebut mirip dengan praktik kawin kontrak, namun dilakukan secara legal. Masalah lain yang juga muncul adalah lokasi tempat tinggal suami yang ternyata berada di pelosok desa di China, tidak sesuai dengan ekspektasi perempuan saat masih di Indonesia. Akibat ketidaksesuaian ini, pertengkaran tak terhindarkan hingga berujung pada perceraian. “Nah si suami keberatan karena sudah merasa membayar mahar,” kata dia.
Kasus serupa disebut cukup sering terjadi di China. Namun, KBRI menghadapi keterbatasan dalam menangani persoalan ini karena seluruh dokumen pernikahan disiapkan oleh agen. Dengan demikian, tanggung jawab penuh berada di tangan agen. Mereka wajib memberikan informasi yang jujur dan akurat mengenai calon suami, termasuk kondisi ekonomi, tempat tinggal, serta lingkungan sekitar. Jika tidak dipenuhi, agen bisa dikenai sanksi pidana.
3. Tantangan bagi KBRI Beijing
Keterbatasan personel menjadi tantangan tersendiri bagi KBRI Beijing, sementara permasalahan yang harus ditangani terus meningkat. Saat ini, jumlah mahasiswa asal Indonesia yang menempuh pendidikan di Tiongkok mencapai 14 ribu orang, ditambah dengan meningkatnya intensitas perdagangan ekspor-impor antara kedua negara.
Terkait praktik Male Order Bride, Luthfi Yazid menilai perlu adanya pembenahan sejak awal, khususnya di tingkat agen. Ia menegaskan pentingnya pengawasan agar para agen tidak lepas tangan. DePA-RI, menurutnya, siap membantu memberikan sosialisasi terkait informasi hukum yang dibutuhkan.
“Jika masalah Male Order Bride ini tidak ditangani lebih awal, dikhawatirkan menjadi masalah sosial-politik yang makin kompleks. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan agen untuk mengirim orang Indonesia untuk belajar di luar negeri atau mengirim orang untuk bekerja. Hanya saja kalau pekerja dari Indonesia ke Tiongkok tidak diperkenankan, kecuali untuk pekerjaan yang menuntut spesialisasi dan keahlian (expertise),” jelas Luthfi.
Ia membedakan persoalan ini dari kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Luthfi mencontohkan, DePA-RI melalui KBRI Tokyo pernah menangani kasus penipuan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia bernama Eliza Sastra. Eliza menjanjikan keberangkatan ke Jepang untuk bekerja atau belajar dengan imbalan pembayaran, namun setelah dibayar, janji tersebut tidak pernah terealisasi.
“Inilah berbagai macam permasalahan warga negara Indonesia di luar negeri, yang tidak mungkin hanya dibebankan kepada KBRI saja. Dari tanah, baik imigrasi, depnaker, pemda dan instansi terkait untuk pengiriman warga Indonesia ke luar negeri harus dibenahi,” tambahnya.
