Baru 114 Permohonan Rekomendasi Wisata yang Dikabulkan Gugas Sleman

19 Okt 2020, 15:02 WIB

Kawasan wisata Kaliurang. (IDN Times/Siti Umaiyah)

Sleman, IDN Times - Untuk bisa kembali melakukan aktivitas pariwisata, operator jasa wisata maupun destinasi wisata di Kabupaten Sleman diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi aman COVID-19 dari Gugus Tugas COVID-19.

Namun, tidak semua jasa dan destinasi wisata di Kabupaten Sleman bisa langsung mendapatkan rekomendasi tersebut. Mereka terlebih dahulu harus mengajukan rekomendasi serta benar-benar menerapkan protokol kesehatan.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Sudarningsih, menjelaskan, dari total 173 permohonan yang diajukan, baru 114 usaha jasa wisata maupun destinasi wisata yang diberikan rekomendasi.

1. Masih ada usaha jasa pariwisata yang diverifikasi

Ilustrasi jip wisata di kawasan Kaliurang, Sleman (IDN Times/Febriana Sinta)

Sudarningsih mengatakan, 114 yang sudah mendapatkan rekomendasi tersebut terdiri 16 destinasi pariwisata dan 98 usaha jasa pariwisata. Sedangkan sebanyak 59 usaha jasa pariwisata maupun destinasi wisata masih dalam proses verifikasi.

"Belum semua mendapat rekomendasi," ungkapnya pada Minggu (18/10/2020).

2. Pengelola harus konsisten

Ilustrasi pajet wisata dengan mobil Jip. (IDN Times/Siti Umaiyah)

Untuk mewujudkan pariwisata yang aman dari COVID-19 memang diperlukan kerja sama berbagai pihak. Selain pengelola yang wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan COVID-19, pengunjung juga harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Diperlukan konsistensi pula agar protokol kesehatan benar-benar diterapkan," terangnya.

3. Sanksi akan diberikan bagi pelanggar protokol

pixabay.com/Couleur

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37.1 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, bagi pelanggar protokol kesehatan akan mendapatkan sanksi. Baik berupa perorangan maupun pengelola.

"Sanksi diberikan untuk perorangan juga untuk pengelola atau penanggung jawab tempat umum. Sanksi paling berat bagi pengelola adalah penutupan sementara," paparnya.