Aliansi Ekonom Indonesia Nilai Arah Ekonomi Nasional Regresif

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Jahen Fachrul Rezki, mengatakan asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah selama setahun terakhir mendekati prinsip teknokrasi berbasis bukti sebagaimana didesakkan AEI.

“Setahun lalu, kami dari AEI merilis 7DDE yang merupakan respons keilmuan atas kegelisahan kami dalam melihat kemunduran disiplin fiskal, pelemahan tata kelola institusi, dan distorsi pasar yang terjadi,” ujar Jahen, Jumat (25/9/2026).

Ia menyebut hasil evaluasi menunjukkan belum banyak perubahan berarti. Sebaliknya, AEI menemukan kecenderungan kemunduran yang dinilai memengaruhi kondisi perekonomian nasional. “Justru yang ada adalah kemunduran yang membuat perekonomian menjadi semakin oleng,” katanya.

Dalam asesmennya, AEI menyoroti semakin besarnya peran negara dalam menentukan alokasi sumber daya ekonomi melalui sejumlah entitas dan program. Di antaranya Danantara, BUMN ekspor Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), hingga pelaksanaan terpusat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut AEI, pola tersebut berpotensi menciptakan distorsi alokasi sumber daya karena entitas yang terlibat dinilai tidak menghadapi disiplin anggaran sebagaimana mekanisme pasar pada umumnya. Kondisi ini juga dikhawatirkan menggeser ruang gerak sektor swasta dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kegiatan ekonomi.

Kecenderungan tersebut menjadi salah satu sorotan utama laporan 7DDE, yang sebelumnya disampaikan lebih dari 100 ekonom pada 9 September 2025 sebagai respons terhadap persoalan kebijakan ekonomi nasional. Hingga Januari 2026, desakan tersebut telah ditandatangani 436 ekonom dan 262 non-ekonom.

Laporan asesmen ini merupakan evaluasi atas tujuh desakan yang disampaikan AEI kepada penyelenggara negara pada 2025. Ketujuh desakan tersebut mencakup koreksi misalokasi anggaran, independensi lembaga negara, penghentian dominasi negara dan distorsi pasar, deregulasi iklim usaha, perlindungan sosial dan pengurangan ketimpangan, penguatan teknokrasi kebijakan, serta meritokrasi dan ruang sipil.

Peneliti LPEM FEB UI, Rizki Nauli Siregar, mengatakan asesmen disusun sebagai tanggung jawab moral dan amanat keilmuan untuk mengevaluasi kinerja penyelenggara negara secara rasional, objektif, dan independen.

“Pertanyaan yang ingin kami jawab sederhana: bagaimana arah kebijakan ekonomi nasional bergerak dalam setahun terakhir, di mana saja perbaikan yang perlu dilanjutkan, dan apa saja kebijakan ekonomi justru mengalami regresi sistemik yang menjauhkan bangsa dari cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial yang berkelanjutan,” ujar Rizki.

Ia berharap hasil asesmen dapat digunakan berbagai kalangan untuk memahami kondisi kebijakan dan perekonomian nasional, termasuk dampaknya terhadap kehidupan masyarakat yang tidak selalu tergambarkan melalui angka-angka makroekonomi.

AEI menilai setiap desakan berdasarkan tiga kriteria, yakni tingkat adopsi dalam regulasi dan aksi pemerintah, arah kebijakan yang dikategorikan membaik, stagnan, memburuk, atau regresif, serta dampaknya terhadap beban fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan asesmen mengacu pada sejumlah sumber, antara lain data APBN, Nota Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kajian lembaga riset, dan literatur akademik. Melalui laporan ini, AEI kembali menagih respons pemerintah terhadap tujuh desakan yang telah disampaikan setahun sebelumnya.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan diskusi publik mengenai arah kebijakan ekonomi nasional, terutama terkait disiplin fiskal, tata kelola kelembagaan, dan peran negara dalam perekonomian.