7 Desakan Darurat Ekonomi: Aliansi Ekonom Peringatkan Bahaya Ekonomi Komando

Praktik ekonomi komando saat ini memaksakan program populis berskala masif tanpa melalui instrumen Regulatory Impact Assessment (RIA) maupun uji coba terbatas di lapangan. Klaim pemerintah mengenai efek pengganda dari program prioritas, termasuk manuver Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dinilai hanya bersandar pada narasi teoretis yang mengabaikan dinamika kompetisi usaha. Ekspansi entitas negara secara paksa ini justru berisiko mendistorsi alokasi sumber daya dan menindas pelaku usaha lokal serta UMKM melalui efek crowding-out.

Menyoroti absennya pengujian kebijakan tersebut, Ekonom FEB UI Vid Adrison menegaskan bahwa analisis dampak tidak bisa semata-mata mengandalkan model di atas kertas. Ia menganalogikan kebijakan publik seperti aliran listrik yang harus mampu mengubah perilaku sistem untuk menghasilkan keluaran yang nyata.

"Jika policy tidak bisa mengubah behavior, output tidak akan berubah. Melontor duit ke KDMP, apa implikasinya terhadap masyarakat di lokal? Setahu saya kalau yang namanya studi dampak itu enggak bisa kita menggunakan simulasi dan harus dari data real," tegas Vid. Ia secara tajam mempertanyakan nasib para pekerja yang terdampak negatif karena pergeseran aktivitas ekonomi yang tersentralisasi secara paksa dari UMKM lokal menuju entitas KDKMP.

Ambisi pemerintah pusat mendanai program prioritas telah mengorbankan porsi Transfer ke Daerah (TKD), yang secara perlahan melumpuhkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar dan membangun infrastruktur. Kebijakan ini dinilai sangat kontras dengan semangat desentralisasi karena menyedot kedaulatan fiskal daerah demi membiayai ambisi belanja yang sentralistik. Hilangnya disiplin fiskal akibat beban program masif ini membuat ketahanan struktur keuangan memburuk, terutama dalam menyediakan bantalan perlindungan adaptif terhadap guncangan ekonomi atau bencana alam.

Vid Adrison menjabarkan tingginya tingkat ketergantungan kabupaten, kota, dan desa terhadap dana transfer dari pusat membuat kebijakan pemotongan ini membawa konsekuensi logis yang sangat merusak fondasi pembangunan lokal.

"Pemotongan anggaran untuk TKD mulai 2025 turun 5,6 persen, dan pada 2026 turunnya dibandingkan dengan APBN 2025 itu mencapai 24 persen. Akibatnya, segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh desa, seperti membuat jalan, itu enggak akan bisa dilakukan. Pemotongan dana transfer daerah akan mengakibatkan keterbatasan finansial di daerah sehingga sulit melayani publik," paparnya.

Penurunan drastis kapasitas fiskal ini pada akhirnya memperlemah daya tahan masyarakat akar rumput terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang frekuensinya semakin meningkat.

Pelemahan mekanisme pengawasan institusional melengkapi draf rapor merah tata kelola ekonomi nasional setahun terakhir. AEI mencatat adanya erosi independensi kelembagaan secara nyata pada institusi penjaga akuntabilitas seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses pengangkatan pejabat strategis hingga jajaran direksi BUMN kian didominasi oleh praktik kronisme, afiliasi politik, serta militerisasi peran sipil yang menyingkirkan asas meritokrasi dan kompetensi teknokratis.

Pada skala yang lebih luas, hilangnya kontrol teknokratis ini memicu krisis keadilan hukum dan melahirkan rentetan bencana ekologis yang masif. Laporan tersebut mencatat lonjakan angka deforestasi nasional yang menyentuh angka 66 persen—yang ironisnya sebagian besar terjadi di dalam kawasan pencadangan pemerintah pusat untuk pangan dan energi—seiring dengan maraknya eskalasi konflik agraria akibat kebijakan ekstraktif yang ugal-ugalan.

Merespons rentetan krisis ini, AEI mendesak pemerintah untuk segera merestorasi prinsip teknokrasi, menghentikan beban kuasi-fiskal pada perbankan nasional, serta menjamin netralitas iklim persaingan usaha demi menyelamatkan perekonomian dari keruntuhan struktural.