Aksi FISIPOL UGM Menolak Bungkam, Kritisi Kepemimpinan Prabowo
- Mahasiswa FISIPOL UGM menggelar aksi 'FISIPOL Menolak Bungkam' sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai menimbulkan penderitaan rakyat.
- Aksi ini membawa enam tuntutan, termasuk pembatalan UU TNI-Polri, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program MBG dan KDMP, serta perbaikan komunikasi pemerintah dengan rakyat.
- Selain menyoroti pemerintah, mahasiswa juga mendesak UGM menunjukkan sikap institusional yang berpihak pada rakyat sebagai bentuk solidaritas terhadap kondisi sosial saat ini.
Yogyakarta, IDN Times – Keluarga Mahasiswa (KM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) menggelar aksi bertajuk "FISIPOL Menolak Bungkam" di Taman Pintar FISIPOL UGM, Senin (15/6/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak buruk pada kehidupan masyarakat.
Dalam pernyataan yang dibacakan peserta aksi, disebutkan bahwa hari ini menjadi hari ke-603 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selama periode tersebut, mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah telah menimbulkan persoalan yang berujung pada penderitaan rakyat.
“Hari ini, tepat 603 hari Indonesia berada di bawah rezim kepemimpinan Prabowo-Gibran. Selama itu pula mereka telah melakukan berbagai penyelewengan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik yang berujung pada penderitaan rakyat,” ucap Perwakilan KM Fisipol UGM, Nanda.
1. Serukan enam tuntutan
Nanda mengatakan aksi tersebut membawa enam tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan UGM. “Tuntutan pertama, KM FISIPOL menuntut pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang TNI dan Polri serta menegakkan supremasi sipil sepenuhnya,” ujar Nanda.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah segera menurunkan harga bahan pangan pokok dan bahan bakar minyak yang dinilai semakin membebani masyarakat. Tuntutan berikutnya adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). KM FISIPOL juga mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk memperkuat nilai tukar rupiah.
"Lalu yang kelima, kami mendesak pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi antara negara dan warga negara guna mengembalikan kepercayaan rakyat," katanya.
2. Desak kampus untuk berpihak kepada rakyat
Tak hanya menyasar pemerintah, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan kepada UGM. Mereka meminta kampus mengambil sikap resmi dan menunjukkan keberpihakan terhadap kondisi masyarakat saat ini. Menurut Nanda, selama beberapa tahun terakhir UGM dinilai belum secara eksplisit menyampaikan sikap institusional yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
"Mulai dari 2025 sampai hari ini, UGM ketika melakukan pernyataan di depan publik tidak pernah benar-benar secara eksplisit mengungkapkan keberpihakannya kepada rakyat. Oleh karena itu kami mendesak UGM segera memberikan sikap resmi dan institusional yang berpihak pada kepentingan rakyat hari ini," ujarnya.
3. Solidaritas mahasiswa terhadap berbagai persoalan
Nanda mengatakan belum ada rencana aksi lanjutan dalam waktu dekat. Ia menegaskan aksi yang digelar hari ini merupakan bentuk solidaritas mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Aksi di FISIPOL UGM hari ini adalah bentuk solidaritas kami kepada rakyat karena kami juga rakyat Indonesia. Kami merasa khawatir dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi, maka dari itu kami melakukan aksi hari ini,” tuturnya.
Diketahui dalam aksi ini sejumlah mahasiswa melakukan orasi dan teatrikal. Aksi kali ini ditutup dengan pernyataan sikap dari massa aksi.
