Viral UNY Minta Wisudawan Tak Protes Ijazah Telat lewat Surat Bermeterai

Pada foto unggahan beredar, nampak isi pada surat tersebut yang meminta calon wisudawan mengisi nama, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) hingga program studi. Selain itu ada tiga poin persyaratan yang harus dipatuhi dan ditandai dengan materai pada ujung kertas.

Poin pertama pada surat itu bertuliskan bahwa calon wisudawan sanggup dan bersedia menunggu proses penerbitan ijazah sesuai ketentuan yang berlaku; kedua, Tidak mempermasalahkan keterlambatan pemrosesan ijazah yang masih dalam proses di PDDIKTI; dan ketiga, Tidak akan berkomentar atau membuat statement apapun terkait pemrosesan ijazah yang disebarkan di berbagai media massa dan medsos.

"Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta sanggup menanggung risiko berupa sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila saya melakukan pelanggaran atas pernyataan ini," bunyi tulisan pada bagian akhir surat.

Wakil Rektor Bidang Akademik UNY, Nur Hidayanto Pancoro Setyo Putro, saat dikonfirmasi menuturkan bahwa ada kesalahan redaksional pada surat itu. Kata dia, surat disusun oleh tim hukum UNY dengan bahasa yang kaku dan kemarin sudah dibenahi pihak rektorat.

"Kalau (bidang) hukum bahasanya agak kaku, jadi akhirnya kita revisi," ujar Nur.

Sementara pada bagian surat yang telah direvisi, poin ketiga dihapus dan diganti dengan kalimat sebagai berikut:

"Bersedia mengikuti wisuda di bulan Agustus tahun 2025 ini dengan konsekuensi tidak menuntut ijazah sesegera mungkin karena ijazah masih dalam proses di PDDIKTI. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak mana pun," demikian bunyi surat versi revisi.

Nur pun mengklaim surat ini muncul lantaran ijazah dari UNY yang tak kunjung terbit. Menurutnya, terhitung sekitar 2.900 ijazah wisudawan kampusnya dari bulan Februari dan Mei yang belum keluar. Musababnya, transisi kurikulum serta sinkronisasi data ke pusat.

Nur berujar, antrean ijazah ini bisa dikatakan mengular karena situasi ini bukan hanya terjadi internal kampus, tapi juga di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Dengan kondisi ini, lanjut Nur, kampusnya mengupayakan untuk bisa memfasilitasi mahasiswanya.

"Pak Rektor bantu mahasiswa supaya tidak harus bayar UKT, semester berikutnya, atau supaya tidak harus DO (Drop Out). Kalau mahasiswanya habis studi, mereka ujian hari ini besok boleh yudisium. Dua minggu lagi bisa wisuda. Itu tidak terjadi di kampus lain," paparnya.

Klaim dia, mahasiswa kampus selain UNY baru bisa wisuda usai data masuk PDDikti dan mendapat ijazah.

UNY, kata Nur, tak mengambil kebijakan yang mengharuskan mahasiswa wisuda setelah ijazah terbit karena tidak ingin membebani dengan kewajiban biaya kuliah.

Selain itu masih ada juga mahasiswa angkatan 2018 yang bisa kena DO jika tak menempuh yudisium pada Juli lalu karena durasi 7 tahun kuliah.

"Akhirnya dibuat surat pernyataan itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Nur bilang surat itu adalah opsional bagi mahasiswa apabila memilih wisuda lebih awal atau sebelum ijazah keluar.

UNY pun berupaya mempercepat ijazah untuk bisa segera terbit. Namun demikian, memang ada faktor di luar kendali kampusnya yang jadi kendala seperti Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN).

"Dengan keadaan PDDikti dan PISN yang saat ini mungkin sedang maintenance itu kan agak sulit untuk bisa seminggu PISN turun, sulit. Ini saja seminggu mati. PDDikti kadang 10 hari mati. Ini memang faktornya internal eksternal," pungkasnya.