Perlinsos Digital Sleman Catat 76 Ribu KK, Sebagian Besar Berpotensi Belum Layak Terima PKH
- Sebanyak 76.315 kepala keluarga di Sleman terdaftar dalam Perlinsos Digital hingga pekan pertama Agustus 2026.
- Dari 68.876 penerima PKH terdaftar, 29.458 berpotensi layak dalam penyaringan awal, bukan keputusan pencairan.
- Pendaftaran didominasi agen sebesar 75 persen, sementara verifikasi membutuhkan waktu untuk menentukan kelayakan.
Sleman, IDN Times— Sebanyak 76.315 kepala keluarga di Kabupaten Sleman mendaftar program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital hingga pekan pertama Agustus 2026, namun sebagian besar pendaftar Program Keluarga Harapan belum dinyatakan berpotensi layak menerima bantuan. Hal ini terungkap saat Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meninjau uji coba di Kalurahan Donoharjo, Kamis (13/8/2026).
1. Data pendaftaran dan rasio kelayakan
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, saat memantau uji coba Perlinsos Digital di Donoharjo, Sleman, Kamis (13/08/2026) (IDN Times/Yogie Fadila) Bupati Sleman Harda Kiswaya memaparkan capaian terkini. "Sampai dengan saat ini tercatat 76.315 kepala keluarga yang terdaftar dengan dukungan 2.862 agen yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman," kata Harda. Kepala Dinas Dukcapil Sleman, Arifin, menyebut angka itu "hampir 19 persen dari 404.000-an KK".
Khusus program Bantuan Pangan Non Tunai, tercatat 75.231 penerima terdaftar dengan 43.433 di antaranya berpotensi layak, atau sekitar 57,7 persen.
Sedangkan untuk Program Keluarga Harapan, terdaftar 68.876 penerima dengan 29.458 berpotensi layak — sekitar 42,8 persen, atau kurang dari separuh. Status "berpotensi layak" merupakan hasil penyaringan awal, bukan keputusan pencairan. Sehingga masih membutuhkan verifikasi lanjutan sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
2. Dominasi pendaftaran lewat agen
Proses verifikasi data warga saat pelaksanaan uji coba Program Perlidungan Sosial Digital di Kelurahan Donoharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (13/08/2026). (IDN Times/Yogie Fadila) Arifin menyatakan pendaftaran mandiri masih minoritas. "Yang mendaftar secara mandiri itu 25 persen. 75 persen lainnya melalui agen yang dikoordinasikan oleh Pak Kadis Sosial," ujarnya. Ia juga mengakui kendala kecepatan pada puncak pendaftaran: "Verifikasinya butuh waktu lama, tidak segera kemudian bisa mengetahui apakah dia eligible atau tidak."
Perlu diketahui, tingkat kemiskinan Sleman berada di 6,73 persen pada 2025.
3. Tujuan program menentukan yang berhak dapat bansos
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memantau pelaksanaan uji coba Program Perlidungan Sosial Digital di Kelurahan Donoharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (13/08/2026). (IDN Times/Yogie Fadila) Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba menegaskan sasaran program. "Intinya, kita ingin memastikan yang berhak mendapatkan bansos akan mendapatkan. Yang tidak berhak, ya tidak dapat," kata Mira, sekaligus menekankan bahwa tahap ini masih "uji coba".
Meutya Hafid menyatakan program merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto. "Semua yang berhak dapat bantuan, dapat. Semua yang tidak berhak, tidak lagi mendapatkan yang bukan haknya," ujarnya. Program dikoordinasikan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
Uji coba dimulai di Banyuwangi sebelum diperluas ke 42 kabupaten/kota mulai Juni 2026, dengan target peluncuran nasional dinyatakan pejabat Komdigi pada tahun berikutnya.
Uji Coba Perlinsos Digital di Sleman (per pekan pertama Agustus 2026)
Sumber: Bupati Sleman, Dinas Dukcapil Sleman, materi resmi Komdigi BPNT
PKH
Pendaftar
75.231
68.876
Berpotensi Layak
43.433
29.458
Persentase
±57,7%
±42,8%
