Upah Murah di Jogja, Sumbang Angka Kemiskinan Makin Tinggi

Menurutnya masalah Upah Minimum Provinsi (UMP) di DIY tidak bisa dipungkiri. Dinilai Huda perlu ada dorongan meningkatkan pendapatan masyarakat. "Seperti yang kita sama-sama gaungkan untuk peningkatan pendapatan di Jogja," ujar Huda.

Huda menyoroti upaya pengentasan kemiskinan di DIY melalui program bantuan dinilai belum maksimal. "Program pengentasan kemiskinan di Indonesia dan Jogja khususnya masih belum nyampai," ucapnya.

Masalah lainnya adalah penguasaan modal yang dimiliki warga di DIY sangat minim. Dicontohkan Huda pada sektor pertanian, luasan tanah yang dimiliki petani sangat kecil. "Petaknya itu sedikit, 0,5 lalu 0,2 hektare. Secara skala ekonomi itu nggak bisa. Ketika banyak sekali masyarakat yang tergantung pada sektor pertanian, terus kemudian petaninya juga petani gurem, yang terjadi adalah kemiskinan struktural," ujar Huda. 

Diungkapkannya jika terdapat masalah bantuan pemerintah, seperti masalah pupuk atau yang lainnya akan berdampak ke pendapatan petani. "Pendapatan petani turun, kemiskinan ekstrem itu naik. Itu yang terjadi, jadi menruut saya faktor pendapatan itu penting," ungkapnya.

Huda memberikan alternatif solusi untuk pengentasan kemiskinan di DIY. Menurutnya perlu reformula upah buruh. "Formulasi UMP penting, tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan gaji yang meningkat relatif tinggi, akan meningkatkan daya beli. Dengan daya beli meningkat, sudah pasti berada di atas garis kemiskinan," ujar Huda. 

Segi pertanian, masalah pupuk, subsidi pupuk, benih, yang merupakan faktor produksi dari petani juga perlu jadi perhatian. "Nah ketika cuma 0,5 hektare, skala ekonomi kecil, ditambah daya produksi besar, otomatis gak cocok. Perlu perhatian, perlu peran pemerintah daerah untuk mengintegrasikan bantuan pupuk bantuan benih, agar petani dapat hasil yang sesuai," ungkapnya.