UMKM dan Masyarakat DIY Digandeng Sukseskan Program MBG
- Pemerintah DIY ajak pelaku usaha dan masyarakat terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Keterlibatan UMKM dan masyarakat penting, bukan hanya pemberian makanan, tapi juga membangun ketahanan pangan
- Program MBG memperkuat potensi lokal, praktik ekonomi sirkular, serta investasi sosial jangka panjang
Sleman, IDN Times - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengajak pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat untuk terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan dari berbagai pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan program ini.
Sekda DIY, Beny Suharsono, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan MBG. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan sekadar program pemberian makanan, tapi juga merupakan strategi jangka panjang dalam membangun ketahanan pangan, memberdayakan ekonomi lokal, dan memperkuat sistem pangan yang berkelanjutan.
1.Pemberdayaan umkm dan masyarakat jadi kunci
Beny menyebut keterlibatan UMKM dan masyarakat sebagai faktor penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pelaku usaha lokal memiliki peran strategis mulai dari penyediaan bahan pangan, proses pengolahan makanan, hingga distribusinya.
Program MBG juga dinilai membuka ruang partisipasi masyarakat melalui pelatihan gizi, edukasi pola makan sehat, dan pengelolaan usaha.
“Ketika UMKM lokal dan masyarakat terlibat aktif, maka kita membangun sistem yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular yang kita dorong dalam program MBG,” ujar Beny dalam acara Pemberdayaan Pelaku Usaha Daerah/UMKM/Masyarakat di Eastparc Hotel, Sleman, Selasa (27/5/2025).
2.MBG jadi penguatan potensi lokal dan ekonomi sirkular
Program MBG dinilai dapat memperkuat potensi lokal sekaligus mendorong praktik ekonomi sirkular. Sleman yang menjadi tuan rumah kegiatan dikenal sebagai lumbung pangan di DIY, dengan kelebihan produksi pada komoditas seperti padi, telur, dan cabai. Dari total 345.980 UMKM di DIY, sebanyak 110.142 unit berada di Sleman, dengan dominasi sektor pertanian, perikanan, serta penyediaan makanan dan minuman.
“Potensi ini harus kita sinergikan dengan program MBG. UMKM dapat berperan dalam pengolahan hasil pertanian, peternakan, hingga distribusi makanan. Bahkan, kita bisa libatkan BUMDes dan koperasi sebagai simpul penguatan ekonomi desa,” kata Beny.
MBG juga diarahkan menjadi praktik nyata ekonomi sirkular dengan memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi limbah makanan, dan mengelola sampah secara efisien. “Inisiatif seperti pemanfaatan sisa makanan untuk kompos, budidaya maggot, serta daur ulang plastik menjadi bagian dari ekosistem baru yang kita bangun,” jelas Beny.
Tak hanya sebagai sarana distribusi makanan, program ini diposisikan sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang. MBG diharapkan menumbuhkan kesadaran gizi, memperkuat ekonomi daerah, dan membangun identitas pangan lokal.
“Dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif, masyarakat menjadi subjek utama pembangunan. Kita bangun kapasitas mereka, dorong potensi, buka akses dan kontrol, serta lindungi hak-hak mereka,” tuturnya.
3.MBG tidak hanya mengatasi masalah gizi
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program MBG. “Program ini tidak hanya bertujuan mengatasi masalah gizi anak, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi dari desa, memberdayakan UMKM, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum MBG, ditargetkan mendistribusikan sekitar 3.000 hingga 4.000 porsi makanan per hari. Dalam operasionalnya, satu SPPG melibatkan tim lokal yang terdiri dari ahli gizi, akuntan, kepala dapur, serta 40 hingga 50 tenaga lokal seperti juru masak dan pengelola bahan baku.
“Kami mendorong agar seluruh tenaga direkrut dari lingkungan sekitar—dalam radius 500 meter dari dapur. Ini bentuk nyata dari pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah,” tambahnya.
Program ini juga dinilai membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM, termasuk peternak telur, petani sayur, penggilingan padi, dan pedagang ayam. Di DIY, dari total kebutuhan 276 dapur, baru 44 yang telah aktif. “Masih ada peluang besar. Dan kami pastikan pembayaran bahan baku serta insentif dilakukan cepat—bahkan dana talangan sudah disiapkan,” jelas Tengku.
Ia menambahkan, pemerintah pusat menargetkan perluasan program secara signifikan pada 2026. Dana sebesar Rp217,5 triliun telah disiapkan untuk menjangkau 82,9 juta anak di seluruh Indonesia, dengan 80 persen anggaran dibelanjakan langsung di desa. “Ini bukan hanya proyek gizi, ini gerakan ekonomi rakyat. Mari kita manfaatkan ini untuk gizi anak-anak kita sekaligus kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Acara ini menjadi wadah diskusi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan komunitas masyarakat dalam merumuskan strategi pelaksanaan MBG yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan, model yang dikembangkan di Sleman dapat dijadikan contoh bagi daerah lain di DIY.
