9.360 Rumah di Gunungkidul Dipasang Stiker Keluarga Miskin
- Pemasangan stiker pada rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaksanakan berdasarkan surat edaran Bupati Gunung Kidul nomor 67 tahun 2025.
- Pemerintah juga menyalurkan bantuan bedah rumah untuk tujuh keluarga miskin, dengan nilai masing-masing Rp50 juta.
- Bupati Gunungkidul menekankan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan kemiskinan melalui program yang tepat sasaran dan berbasis data.
Gunungkidul, IDN Times - Pemkab Gunungkidul mulai melaksanakan pemasangan stiker keluarga miskin prasejahtera penerima bantuan sosial. Jumlah rumah keluarga miskin prasejahtera penerima bantuan sosial yang akan dipasangi stiker mencapai 9.360.
Plt Kepala Dinas Sosial P3A, Markus Tri Munarja mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan identitas yang jelas kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mendapatkan prioritas dalam penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.
"Tujuan pemasangan stiker adalah untuk memberikan jaminan memadai bahwa KPM penerima bantuan tepat sasaran, meningkatkan kejelasan informasi publik, serta akuntabilitas pelaksanaan bantuan sosial." katanya di sela-sela acara pemasangan stiker keluarga miskin prasejahtera penerima bantuan sosial di salah satu rumah warga penerima bantuan di Kalurahan Beji, Kapanewon Patuk, Kamis (11/12/2025).
1. Dasar pelaksanaan pemasangan stiker pada rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah surat edaran Bupati Gunung Kidul nomor 67 tahun 2025 tentang pemasangan stiker keluarga miskin prasejahtera penerima bantuan sosial.
"Pemasangan stiker ini adalah salah satu metode identifikasi masalah dan memberikan kejelasan titik asesmen KPM dalam rangka ketepatan sasaran," terangnya.
Markus mengatakan, pemasangan stiker dilakukan secara serentak oleh tim gabungan di seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. "Untuk tahap pertama pemasangan stiker ini, sasaran yang ditetapkan adalah 65 KPM per kelurahan, atau sekitar 9.360 KPM di seluruh Kabupaten Gunung Kidul." katanya.
2. Salurkan bantuan bedah rumah untuk tujuh keluarga miskin
Selain program stiker, pemerintah juga menyalurkan bantuan bedah rumah untuk tujuh keluarga miskin, dengan nilai masing-masing Rp50 juta. Bantuan bedah rumah ditujukan bagi keluarga miskin ekstrem.
"Pemantauan dan pengawasan pemasangan stiker menjadi tanggung jawab bersama Lurah, SDM MPKH, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Dukuh, RT, RW, dan masyarakat, dan kegiatan ini ditekankan sebagai bagian dari kolaborasi sebagai budaya pemerintahan yang baik, untuk bersama-sama menyelesaikan masalah kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul," ungkapnya.
3. Stiker dilepas bakal dicoret sebagai penerima bantuan sosial pemerintah
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih menekankan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan kemiskinan melalui program yang tepat sasaran dan berbasis data,
"Kegiatan ini diilhami oleh banyaknya keluhan warga yang merasa miskin tetapi tidak menerima bantuan, sehingga perlu dipastikan bantuan tepat sasaran dan warga mengetahui status penerima bantuan mereka." ungkapnya.
Menurutnya bahwa ukuran kemiskinan tidak didasarkan pada kepemilikan kendaraan atau rumah yang diperoleh karena utang bank atau angsuran. "Nah, ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa warga masyarakat itu memang menerima haknya dan juga tidak boleh menerima haknya," terangnya.
Lebih lanjut, Bupati juga memberikan peringatan keras kepada penerima manfaat. "Jika ditempel kemudian dilepas karena merasa malu maka dianggap yang bersangkutan mengundurkan diri," tegasnya.
4. Penerima bansos yang dihentikan oleh Kemensos untuk judi online terbanyak dari Gunungkidul
Endah mengungkapkan penerima bantuan sosial di Gunungkidul paling banyak se-DIY yang dihentikan dari pusat karena disalahgunakan untuk judi online. "Dan Gunungkidul bagian yang paling besar bahwa penerima bantuan sosial itu paling banyak digunakan untuk judi online."
Endah menyatakan penggunaan bantuan untuk judi termasuk bagian dari korupsi dan menyalahgunakan uang negara. Hal ini menjadi perhatian serius Forkopimda khususnya Kapolres dan Kajari.
