Bantul, IDN Times - Surat Keputusan Bersama (SKB) soal Pencegahan Radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai kritikan dari sejumlah pihak. SKB dituding bisa digunakan untuk mengkriminalisasikan ASN yang sebenarnya tak terpapar radikalisme karena adanya masalah pribadi semata.
Lalu bagaimana tanggapan Bupati Bantul Suharsono?
Suharsono mengatakan tidak perlu berprasangka buruk kepada SKB Pencegahan Radikalisme ASN. Menurutnya, SKB itu memiliki tujuan yang baik. Kata dia, bukan rahasia lagi ada ASN yang terpapar radikalisme di Indonesia.
"Tentunya pemerintah membuat sebuah kebijakan dengan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terjadi di ASN. Jadi jangan berpikiran buruk terlebih dahulu," kata Suharsono usai memimpin upacara bendera HUT KORPRI Ke 48 di Lapangan Paseban Bantul, Jumat (29/11).
Suharsono mengatakan, SKB itu akan ditindaklanjuti dengan rapat bersama dengan Sekda, Kesbangpol, Biro Hukum dan instansi terkait lainnya. Hal ini agar nantinya tidak ada ASN di Bantul yang terpapar radikalisme.
"Selama saya memimpin belum ditemukan adanya indikasi ASN terpapar radikalisme. Namun demikian, (radikalisme) patut diwaspadai dan jangan sampai lengah," terangnya.
"Ya yang jelas ASN harus bekerja sesuai aturan yang ada," tambahnya lagi.
Lebih lanjut, Suharsono mengatakan beberapa kejadian di Bantul tidak mengarah ke radikalisme, melainkan mengarah ke intoleransi. Namun, menurutnya kejadin tersebut masih dapat diselesaikan dengan musyawarah. Sebab, hal itu terjadi karena kurangnya komunikasi. Ketika komunikasi sudah dibangun, maka kejadian yang mengarah ke intoleransi pun bisa dicegah.
"Yang penting saya kedepankan sesuai dengan aturan dan ASN agar tidak terpapar radikalisme juga sangat penting," ujarnya.