Retreat Dianggap Sebagai Upaya Sentralisasi, Ini Respons Wamendagri
- Wamendagri Bima Arya menampik kritik terkait retreat kepala daerah sebagai bentuk sentralisasi, menyatakan bahwa retreat menjadi ruang pertukaran perspektif.
- Dalam retreat ini terjadi dialog interaktif antar daerah untuk membuka perspektif dan sulit dilakukan secara daring, dengan diskusi terkait isu-isu aktual.
- Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily membagi para kepala daerah dalam 16 kelompok untuk mendiskusikan isu-isu aktual seperti wawasan kebangsaan, geopolitik, ketahanan nasional, dan kepentingan nasional.
Magelang, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menampik kritik yang menilai retreat kepala daerah hanya satu arah dan bentuk sentralisasi. Menurut Bima Arya, retreat justru dinilai menjadi ruang pertukaran perspektif.
“Ya jadi apabila ada kritik katanya retreat itu satu arah, sentralisasi, teman-teman bisa lihat sendiri hampir seluruh ruang kelas itu ‘panas’ perspektif daerah tentang bagi hasil, otonomi dan lain-lain,” ungkap Bima di sela-sela kegiatan retreat di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025).
1. Berbagi perspektif antar daerah
Bima mengatakan dalam berjalannya retreat ini terjadi dialog interaktif. Selain itu, agenda retreat ini membuka perspektif antar daerah. Menurutnya dialog tersebut sulit dilakukan jika secara daring.
“Orang Jawa mendengar perspektif orang Sumatra, orang Kalimantan mendengar perspektif orang Indonesia timur, ini yang gak bisa pakai zoom, gak bisa. Temen-temen lihat perdebatannya seperti apa, ada kekayaan perspektif nusantara yang dirasakan,” ungkap Bima.
2. Isu-isu aktual dibahas
Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily, mengatakan pada sesi Lemhannas hari kedua ini para kepala daerah dibagi dalam 16 kelompok yang merepresentasikan berbagai wilayah yang ada di Indonesia untuk mendiskusikan berbagai isu-isu yang aktual. “Dan isu aktual tersebut kemudian dirumuskan bagaimana solusi dan penyelesaiannya,” ungkap Ace.
Ace mencontohkan diskusi yang ada terkait isu-isu yang kaitannya dengan wawasan kebangsaan, geopolitik, dan juga ketahanan nasional dan kepentingan nasional. Maka isu yang diangkat adalah terkait dengan misalnya bagaimana kondisi geopolitik mempengaruhi terhadap kebijakan ekonomi di masing-masing daerah.
“Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh daerah atau pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan memitigasi tekanan ekonomi global tersebut, dan bagaimana menjadikan itu sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan misalnya bagaimana diversifikasi komunitas yang perlu didorong termasuk juga mempermudah bagi proses apa namanya investasi di masing-masing daerah tersebut,” kata Ace.
3. Kedepankan kepentingan nasional
Ace menegaskan dalam hal ini yang harus dikedepankan oleh para kepala daerah adalah soal kepentingan nasional. “Karena bagaimanapun kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang pemerintah pusat sendiri kan sudah memiliki prioritas bagi program hilirisasi dan reindustrialisasi terhadap komoditas-komoditas tersebut,” ujar Ace.
Maka pada sesi terakhir dari Lembaga Ketahanan Nasional ini adalah sebagaimana para kepala daerah mendiskusikan terkait dengan isu-isu yang kaitannya dengan geopolitik, ketahanan nasional, kepentingan nasional, dan ideologi kebangsaan yang harus dimiliki dan menjadi pedoman bagi kepala daerah nanti pada saat mereka bekerja di masyarakat.
