2. Saksi bersumpah dari jarak jauh dimaklumi

Persidangan jarak jauh di PN Wates, Kulon Progo. Dokumentasi PN Wates

Menjelang para saksi menyampaikan kesaksiannya, mereka disumpah menurut kepercayaan masing-masing. Biasanya, mereka diminta berdiri menghadap majelis hakim dengan kitab suci diletakkan di atas kepalanya oleh rohaniwan. Terus bagaimana kalau sidang jarak jauh?

Jika saksi mau mengikuti persidangan di kantor kejaksaan, sumpah jarak jauh tak akan jadi kendala. Pihak kejaksaan akan menyediakan rohaniawan. Ketika saksi memilih bersidang di rumah, lain lagi masalahnya. Rohaniawan di pengadilan akan mengangkat kitab suci dari jarak jauh dan saksi pun mengucap sumpah jarak jauh pula. Jika pun pihak saksi menyediakan orang yang mengangkat kitab suci belum tentu juga orang tersebut adalah rohaniwan. Sah?

“Ya mau gimana lagi? Sidang harus jalan. Masa tahanan (terdakwa) mau selesai,” kata Husnul.

Keharusan pengacara untuk bertoga ketika bersidang pun acapkali dilanggar. Semisal jubah toganya tertinggal di kantor pengacara. Mau diambil, kantornya tutup. Jalan tengah pun diambil. Majelis hakim meminta pengacara tersebut mengenakan jas.

“Masak gara-gara gak pakai toga sidang enggak jalan?” kata Husnul.

Akhirnya yang dibutuhkan dalam persidangan jarak jauh adalah permakluman.

“Seperti orang Indonesia umumnya, jadi permakluman. Sudahlah gak pakai toga, sudahlah disumpah jarak jauh,” kata Husnul.

3. Sulit mengontrol perilaku saksi selama persidangan jarak jauh

Persidangan jarak jauh di PN Wates, Kulon Progo. Dokumentasi PN Wates

Banyak masalah yang muncul ketika saksi memilih bersidang dari rumah. Tak semua saksi melek teknologi. Kebanyakan mereka hanya paham aplikasi video call dari WhatsApp. Ketika menggunakan aplikasi Zoom Meeting butuh waktu lebih untuk menyiapkan. Majelis hakim membantu untuk memandu.

“Ini mestinya sudah selesai, jika saksi mau bersaksi di kejaksaan,” kata Husnul.

Itu pun tak bisa dipaksakan. Mengingat aturan physical distancing dan imbauan untuk di rumah saja selama pandemi COVID-19 mesti dipatuhi juga.

Belum lagi, hakim PN Wates, Wanda Andriyenni mengimbuhkan, persidangan jarak jauh sulit mengontrol perilaku para saksi yang berada di rumah. Ada aturan tata tertib persidangan yang harus diterapkan saksi. Mulai dari pakaian yang dikenakan mesti rapi dan berkemeja, mengenakan alas kaki, posisi duduk pun diatur agar tetap sopan. Sedangkan di rumah?

“Ada yang sandaran di tempat tidur di kamar. Ada yang ninggalin sidang ke kamar mandi. Ada yang anaknya tiba-tiba muncul di belakangnya,” papar Wanda.

Belum lagi pakaian yang dikenakan pun seadanya. Mengenakan kaos seadanya, daster, sambil menggendong anak. Ekspresi wajahnya pun tak menunjukkan keseriusan tengah bersidang.

“Seperti sedang video call biasa. Padahal kami di ruang sidang serius, formal, dan rapi pakai toga,” kata Wanda yang bertugas di PN Wates sejak 2016 lalu.

Majelis hakim tetap memberikan teguran. Namun acapkali pula teguran itu tak diindahkan. Menurut Wanda, kondisi itu terjadi karena tidak ada komunikasi sebelumnya antara para saksi dengan jaksa penuntut umum atau pun pengacara yang menghadirkan mengenai tata tertib sidang.

“Ternyata antarmereka tak ada koordinasi apa-apa,” kata Wanda.

Berbeda dengan terdakwa yang bersidang dari rutan. Lantaran mereka ditahan, koordinasi dengan petugas rutan lebih mudah. Mereka tetap bersidang dengan berkemeja putih panjang dan berlaku sopan di dalam ruangan sidang yang disediakan.

4. Pertanyaan hakim pun sebatas 5W+1H, tak lagi bersayap

Persidangan jarak jauh di PN Wates, Kulon Progo. Dokumentasi PN Wates

Persoalan lain muncul ketika ada penunjukkan barang bukti dalam persidangan. Untuk barang-barang bukti berupa benda, seperti pisau untuk kasus pembunuhan atau sepeda motor untuk kasus curanmor, majelis hakim relatif lebih mudah menunjukkan lewat di layar. Benda-benda itu juga didekatkan agar lebih jelas dilihat.

“Kami perbesar biar terlihat jelas di layar. Benar gak (barang buktinya). Kalau menyatakan benar ya sudah. Yang susah itu dalam bentuk dokumen,” kata Husnul.

Semisal sertifikat. Majelis hakim mesti membuka halaman per halaman dan harus diperlihatkan kepada para pihak lewat layar. Belum lagi apabila tulisannya terlampau kecil. Tak heran, untuk persidangan perdata, para pihak memilih datang untuk bersidang di pengadilan ketimbang dari rumah seperti persidangan pidana umum. Lantaran persidangan perdata lebih banyak berbekal dokumen.

“Kalau pidana, semua berkas sudah dipegang hakim. Kalau perdata, berkas-berkasnya dipegang para pihak (penggugat dan tergugat),” kata Wanda.

Belum lagi ketika sinyal internet tak lancar selama persidangan. Tiba-tiba suara terputus atau terdengar tak jelas. Atau gambar pada layar yang buram juga.

“Kami sudah ngomong panjang lebar, terus para pihak bilang. Maaf, suara tidak jelas, mohon diulang lagi. Aduuuh…,” kata Husnul gemas.

Akhirnya pengaturan waktu yang dikuatkan selama persidangan berlangsung. Seperti pertanyaan yang dilontarkan majelis hakim kepada terdakwa hanya yang pokok-pokok saja. Mengingat untuk perkara pidana, majelis hakim sudah berbekal berita acara pemeriksaan yang disiapkan jaksa.

“Yang penting sudah memenuhi unsur-unsur 5W+1H. unsur-unsur pasal sudah masuk,” papar Husnul.

Diakui Husnul, model itu tak memuaskan. Apalagi tugas hakim adalah menggali lebih dalam untuk mengetahui motif, motivasi, dan latar belakang kasus.

“Itu kan butuh banyak pertanyaan. Jadi hakim gak lagi bertanya sayap-sayapnya,” kata Husnul.

Saksi yang berjumlah lebih dari satu yang biasanya bersaksi satu per satu pun, akhirnya dipersilakan bersaksi bersamaan dalam satu layar. Cara itu dipilih bukan hanya karena majelis hakim mesti berpacu dengan waktu karena masa tahanan terdakwa nyaris habis. Juga untuk mengantisipasi sinyal jaringan internet yang lemah dan bisa putus sewaktu-waktu.

Baca Juga: Kisah Kru Hercules Pengangkut Alkes: Memupus Was-was ke Tiongkok (1)