Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UGM: ART Indonesia-AS Langgar Konstitusi

Ketua Dewan Guru Besar UGM, M. Baiquni, menegaskan penolakan terhadap kebijakan luar negeri yang dinilai berpihak pada agresor, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan penandatanganan ART.

"Sekaligus menyerukan segenap perumus kebijakan agar mencermati kembali isi dari perjanjian ART yang secara khusus meminta Kementerian Luar Negeri agar membantu pemerintah untuk melakukan koreksi dan tidak menempatkan Presiden pada posisi melanggar konstitusi dan Undang-undang," ujarnya saat menyampaikan pernyataan sikap di Balairung UGM, Senin (2/3/2026).

Ia menilai penandatanganan ART tidak melalui konsultasi dengan DPR maupun pengesahan lewat undang-undang. Hal itu disebut bertentangan dengan Pasal 11 UUD 1945, UU 24/2000 Pasal 10, UU 7/2014 Pasal 84, serta Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018.

Dalam pernyataan sikapnya, para akademisi menyebut substansi ART bersifat asimetris. AS dinilai menjadi pihak yang paling diuntungkan, sementara Indonesia berpotensi menanggung beban lebih besar.

Beban tersebut mencakup kebutuhan sumber daya finansial, waktu, dan tenaga untuk merevisi banyak regulasi serta menyusun aturan-aturan baru. "Konsekuensi lainnya dari ART menciptakan beban ekonomi baik dalam jangka pendek hingga jangka panjang," terangnya.

Selain berdampak pada aspek hukum dan ekonomi, sejumlah klausul ART juga dinilai berisiko terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif.

Beberapa ketentuan bahkan dianggap mengandung kewajiban kepatuhan terhadap kebijakan yang belum ada, membuka ruang penetapan kebijakan sepihak oleh AS, hingga memungkinkan transmisi kebijakan AS kepada Indonesia terkait negara ketiga.

"Karenanya diperlukan kajian seksama dan berbasis pada evidence-based policy terkait butir-butir kesepakatan ART dan dampaknya terhadap perekonomian serta kedaulatan Indonesia," katanya.

UGM mendorong dilakukannya kajian lintas disiplin mengingat cakupan ART yang luas dan menyentuh banyak sektor. Analisis diharapkan fokus pada dampak ekonomi dan kedaulatan, termasuk langkah mitigasi atas potensi risiko negatif.

"Kami menghimbau kepada para akademisi di seluruh Indonesia untuk bersama-sama melakukan kajian multi disiplin terkait dengan dampak ART bagi perekonomian dan kedaulatan Indonesia," katanya.

"Sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan diseminasi keilmuan, hasil-hasil kajian tersebut perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media. Setidaknya terdapat 8 materi perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan pokok pada UUD 1945," sambung Baiquni.

Para akademisi juga mendesak pemerintah agar mengambil keputusan secara bijak dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kompleksitas lain, termasuk putusan Mahkamah Agung AS, diminta menjadi bahan pertimbangan serius.

Jika ratifikasi ART tidak selaras dengan tujuan dalam undang-undang maupun UUD 1945, pemerintah diminta mempertimbangkan opsi renegosiasi, penundaan, bahkan pembatalan.

"Para akademisi UGM siap mendukung segenap upaya memperkuat dan meneguhkan kedaulatan Indonesia di berbagai bidang dan lini kehidupan," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Wening Udasmoro menegaskan bahwa pernyataan sikap ini murni didasari pertimbangan akademik, bukan kepentingan tertentu.

Ke depan, sikap tersebut akan ditindaklanjuti melalui berbagai forum kajian ilmiah sebelum disampaikan kepada pemerintah.