Pemprov Jawa Barat dan DKI Larang Study Tour, Ini Dampaknya ke Bantul

06 Mar 2025, 13:45 WIB

Hironymus Daruwaskita

ilustrasi perjalanan (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Larangan study tour dari Jawa Barat dan Jakarta akan memukul sektor pariwisata di DIY, termasuk Bantul
Penyumbang terbanyak wisatawan ke Bantul berasal dari Jawa Barat dan Jakarta, sehingga larangan ini akan menurunkan PAD
Kebijakan larangan study tour juga berdampak pada target PAD sektor pariwisata tahun 2025 yang tidak akan tercapai

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bantul, IDN Times - Pemprov Jawa Barat dan Jakarta malarang study tour pelajar SMA/SMK. Larangan ini bakal menjadi pukulan berat bagi sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk Kabupaten Bantul.
Pasalnya, selama ini study tour pelajar dari Jawa Barat dan Jakarta merupakan penyumbang terbanyak wisatawan yang berkunjung ke Bumi Projotamansari. Dengan adanya larangan ini otomatis akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) akan turun.

Subkoordinator Kelompok Subtansi Promosi Kepariwisataan Dinas Pariwisata Bantul, Markus Purnomo Aji, mengaku tak bisa berbuat banyak dengan larangan itu, sebab setiap daerah punya kebijakan sendiri. Namun di sisi lain kebijakan dari Pemprov Jawa Barat dan Jakarta akan berdampak pada daerah lainnya.

"Ya mau bagaimana lagi, kalau nekat study tour nantinya kepala sekolah dipecat," ungkapnya, Kamis (6/3/2025).

1. Target PAD tak tercapai

ilustrasi pelajar (pexels.com/Nasirun Khan)

Menurutnya dari data empat tahun terakhir kunjungan wisata ke Bantul terbanyak dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Dengan adanya larangan study tour dua provinsi tersebut dampaknya akan dirasakan.

"Yang pasti jumlah wisatawan akan turun cukup banyak. Apalagi rombongan study tour pelajar penyumbang wisatawan paling banyak termasuk penyumbang PAD terbanyak," ungkapnya.

"Yang jelas juga target PAD sektor pariwisata tahun 2025 sebesar Rp49 miliar tidak akan mungkin tercapai. Wong tidak ada larangan study tour tidak tercapai kok," imbuhnya.

2. Pemerintah pusat seharusnya lakukan evaluasi

TPR Induk Pantai Parangtritis. (IDN Times/Daruwaskita)

Sementara itu, Ketua Komisi B, DPRD Bantul, Arif Haryanto, mengaku tak bisa berbuat banyak atas kebijakan larangan study tour yang diterapkan oleh daerah lain dengan alasan membebani orang tua hingga masalah keselamatan. Namun kebijakan itu pasti berdampak pada daerah lain termasuk DIY khususnya Bantul.

"Harusnya pemerintah pusat juga melakukan evaluasi terkait kebijakan tersebut. Ada solusi jika study tour itu membebani orang tua atau terkait keselamatan," ungkapnya.

3. Study tour asal DIY tak dilarang

Ilustrasi bus wisata(instagram.com/sudirotunggajaya_stj)

Arif menyatakan banyak pelajar dari Jogja yang melakukan study tour ke Jawa Barat atau Jakarta dan selama ini tidak ada larangan. Ketika semua daerah melarang study tour keluar dari daerahnya tentunya akan merugikan semua pelaku wisata.

"Jadi perlu ada pertimbangan yang matang ketika pemerintah daerah membuat kebijakan larangan study tour. Sebab daerah lain juga bisa membuat larangan yang sama. Ini kan malah merugikan semuanya," kata anggota DPRD dari PKS ini.