Pemkab Bantul Akan Pantau Belanja SPPG Agar UMKM-Pedagang Kecipratan MBG
- Pemkab Bantul akan memantau belanja bahan pangan SPPG agar pelaku UMKM dan pedagang pasar sekitar ikut merasakan dampak ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Setiap SPPG diwajibkan melaporkan pembelian bahan pangan, termasuk nominal belanja dari UMKM lokal, guna memastikan keterlibatan mereka dalam penyediaan kebutuhan MBG di sekolah.
- Pemkab juga menegaskan pengawasan terhadap kualitas menu MBG agar sesuai nilai anggaran, serta siap memberi sanksi jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Bantul, IDN Times - Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang kini berjumlah lebih dari 100 unit di Kabupaten Bantul disebut belum memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi.
Sejumlah pelaku UMKM, termasuk pedagang di pasar tradisional, mengaku penjualannya menurun. Hal itu terjadi karena kantin sekolah mengurangi pembelian bahan sembako maupun makanan ringan untuk dijual kepada siswa yang kini telah mendapatkan MBG.
Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, mengakui kantin sekolah saat ini mengurangi penjualan makanan karena siswa sudah mendapatkan MBG. Kantin disebut lebih banyak menjual minuman dibandingkan makanan yang biasanya dibuat dari bahan yang dibeli di pasar tradisional atau makanan ringan dari UMKM.
"Kantin sekolah itu sejak ada MBG hanya memasak makanan yang sederhana dan lebih banyak menjual minuman karena siswa sudah kenyang dengan MBG. Ternyata pengelola kantin sekolah untuk memasak makanan itu belanja ke pasar ya akibatnya dagangan milik pedagang tidak laku atau berkurang karena tidak lagi dibeli oleh pengelola kantin sekolah," ungkapnya, Sabtu (14/3/2026).
"Kantin-kantin sekolah ketika membeli dagangan ya hanya makanan-makanan ringan saja. Tidak lagi belanja untuk bahan untuk menu makanan yang berat dan ini berdampak pada penurunan penjualan pedagang pasar," tambahnya.
1. Pemkab bakal pantau pembelian bahan pangan yang dilakukan SPPG
Menanggapi keluhan pelaku UMKM yang terdampak program MBG, Aris mengaku telah berkomunikasi dengan Asisten I untuk mencari solusi agar pelaku UMKM juga mendapatkan dampak ekonomi dari keberadaan SPPG yang memasok MBG ke sekolah.
"Hasilnya kita akan petakan SPPG yang ada di Bantul, melakukan pengecekan atau pendataan terkait belanja SPPG sehingga diketahui dari mana mereka belanja barang untuk kebutuhan MBG. Apakah dari distributor besar saja atau melibatkan UMKM yang ada di sekitar SPPG," tandasnya.
2. SPPG akan dimintai laporan belanja SPPG dari UMKM
Aris mengatakan setiap SPPG nantinya akan diminta menyampaikan laporan pembelian bahan pangan, termasuk nominal belanja dari UMKM yang menjadi pemasok. Hal itu untuk mengetahui apakah kebutuhan bahan pangan untuk MBG dibeli dari distributor besar atau juga melibatkan UMKM di sekitar SPPG. Meski demikian, Pemkab Bantul tidak ingin terlalu jauh mengintervensi proses pengadaan bahan makanan oleh SPPG.
"Nanti setelah Lebaran secara bertahap SPPG akan kita kumpulkan dan kita akan minta SPPG untuk berkontribusi dengan memanfaatkan UMKM-UMKM yang ada disekitar SPPG," tandasnya.
Aris menambahkan SPPG juga diminta melaporkan kepada Pemkab Bantul terkait pembelian bahan pangan yang melibatkan UMKM di sekitar lokasi.
"Kami tidak ingin program MBG yang merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo ini justru berdampak negatif pada UMKM ataupun pedagang pasar. Namun harus memberikan imbas positif dan langsung secara ekonomi pada pelaku UMKM dan pedagang pasar," tuturnya.
3. SPPG diminta jujur dalam memberikan menu makanan sesuai dengan nilai rupiahnya
Aris menambahkan Pemkab Bantul juga terus memantau pelaksanaan layanan MBG oleh SPPG. Hal itu karena masih ditemukan keluhan dari siswa, guru, hingga orang tua terkait menu makanan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai anggaran.
"Kami pasti akan langsung turun ke lapangan untuk menindaklanjuti keluhan itu dan jika terbukti kita tidak segan untuk melaporkan temuan itu kepada BGN dan diberikan sanksi yang tegas. MBG yang diberikan kepada siswa menggunakan duit rakyat atau negara sehingga tidak bisa dikorupsi dengan mendistribusikan menu MBG yang tidak sesuai dengan nilai rupiahnya," tandasnya.
