Pembangunan Gedung Baru DPRD DIY Telan Anggaran Rp293 Miliar

Sri Sultan mengatakan, pembangunan gedung baru bukan sekadar pemindahan lokasi Gedung DPRD DIY lama dari kawasan Malioboro, tapi juga sebagai bagian dari penataan wajah kota sekaligus penguatan fungsi demokrasi.

Menurut Sultan, selain menjadi tempat kerja legislatif, gedung baru ini juga sebagai ruang aspirasi publik yang terbuka, baik secara fisik maupun digital. Baginya, momen ini merupakan langkah penting untuk membangun rumah demokrasi kerakyatan yang modern, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Hari ini kita tidak sekadar menancapkan batu pertama, tetapi juga meneguhkan fondasi dari sebuah ikhtiar luhur, yakni membangun rumah demokrasi kerakyatan. Berjendela luas ke dunia luar, mampu menangkap hembusan aspirasi dari segala penjuru," kata Sultan dalam sambutannya.

Sultan turut mendorong agar gedung DPRD DIY mampu menjadi simbol kematangan demokrasi, selaras dengan nilai budaya Yogyakarta, Hamemayu Hayuning Bawana dan dalam konteks yang lebih kontemporer.

Raja Keraton Yogyakarta pun mengusulkan agar disediakan ruang aspirasi publik serta kanal digital yang memberikan akses kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya lewat berbagai platform.

Terakhir, Sultan menaruh asa agar pembangunan gedung ini dijalankan dengan semangat good governance, menjadi simbol peradaban demokrasi yang tak pernah padam, dan bukan hanya ketika momentum pemilu.

"Akhir kata, dengan visi tersebut, saya menaruh harapan besar, agar prosesi groundbreaking ini tak sekadar menjadi simbol awal pembangunan fisik. Namun, juga menjadi tonggak peradaban demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta," pungkasnya.

Gedung baru DPRD DIY dibangun di atas tanah seluas 51.175 meter persegi, dengan luas total bangunan 27.040 meter persegi.

Pembangunan gedung baru DPRD DIY dilaksanakan oleh Waskita KSO Citra dengan nilai kontrak Rp293,8 miliar dibiayai oleh APBD DIY. Durasi proyek selama 21 bulan, dengan target penyelesaian pada Desember 2026.

Ketua DPRD DIY, Nuryadi sementara menyebut pemindahan rumah rakyat dilandasi sejumlah faktor. Salah satunya lokasi di Malioboro dianggap tak strategis untuk menampung aspirasi masyarakat secara optimal.

"Sebagai salah satu kawasan wisata utama di Jogja, Malioboro dipadati wisatawan, sehingga aktivitas kelembagaan DPRD menjadi kurang maksimal dan akses masyarakat menjadi kurang nyaman," ujarnya.

"Jalan Kenari menawarkan lokasi yang lebih strategis, mudah diakses, dan sesuai dengan tata ruang kota yang mendukung fungsi pemerintahan. Selain itu, gedung baru ini akan dirancang secara modern, inklusif, dan ramah lingkungan tanpa meninggalkan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta," jelasnya.

Seiring dengan pemindahan ini, dia berharap penataan Malioboro sebagai ruang publik, kawasan wisata dan pusat budaya berjalan lebih maksimal sejalan dengan visi keistimewaan Yogyakarta

Selain itu pemindahan gedung DPRD DIY juga dimaksudkan untuk mendukung pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) sebagai pusat informasi perencanaan pembangunan dan ikon baru Kota Yogyakarta.