Massa Gelar Aksi Tolak UU TNI di Depan Gedung Agung Yogyakarta
- Massa aksi menolak pengesahan revisi UU TNI di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta.
- Mereka memasang spanduk aspirasi dan menuntut pencabutan perubahan aturan yang telah disahkan.
- Aliansi turut menyoroti tindakan aparat yang dianggap represif terhadap massa penolak revisi UU TNI.
Yogyakarta, IDN Times - Sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi menolak pengesahan revisi UU TNI di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta alias Gedung Agung, Kamis (27/3/2025).
Massa yang berjumlah ratusan orang itu memulai aksi sejak sore hari dan terpantau masih berlangsung hingga pukul 19.45 WIB. Mereka silih berganti berorasi hingga menampilkan musikalisasi.
1. Pasang sejumlah spanduk di depan Gedung Agung
Massa aksi memasang sejumlah spanduk di depan Gedung Agung, bertuliskan aspirasi mereka terhadap revisi UU TNI yang dianggap mampu mengembalikan dwifungsi militer.
Mereka mendesak agar perubahan aturan yang telah disahkan ini agar segera dicabut.
Para peserta aksi juga membawa spanduk-spanduk lain bernada kritik terhadap rezim penguasa, selain berorasi menyerukan tuntutan untuk menurunkan Prabowo-Gibran dan pembubaran Kabinet Merah Putih.
Jalannya unjuk rasa bertajuk 'Negara Sedang Gawat, Bangun Solidaritas Rakyat' ini mendapat pengawalan dari sejumlah anggota kepolisian di sekitaran lokasi.
2. TNI bisa duduk di jabatan sipil dan berkuasa atas rakyat
Bung Koes selaku juru bicara aliansi menyatakan, revisi UU TNI menjadi produk hukum yang berpotensi mengaktifkan kembali semangat dwifungsi militer yang seharusnya dikubur dalam-dalam sejak lengsernya era Soeharto tahun 1998.
"Saat ini, TNI bisa duduk di jabatan sipil dan berkuasa atas rakyat. Keleluasaan tentara dapat mengulangi kejahatan masa lalu," kata Bung Koes dalam keterangannya.
Dalam aksi kali ini, aliansi menyoroti tindakan aparat yang dianggap represif kepada massa penolak revisi UU TNI beberapa waktu terakhir.
Mereka melihat aparat yang tak segan menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa penolak revisi UU TNI.
Salah satunya, seperti aksi Aliansi Jogja Memanggil pada pekan lalu di DPRD DIY. Mereka mengingat bagaimana water canon atau meriam air dipakai untuk memaksa pengunjuk rasa membubarkan diri.
"Layaknya penjahat kemanusiaan, aparat di Malang melakukan brutalitas tanpa pandang bulu pada sektor yang seharusnya terlindungi hukum. Enam orang pers mahasiswa dikejar, dikeroyok, dan dipukuli," kata Bung Koes.
3. Teror buat jurnalis Tempo dan sikap Hasan Nasbi yang menyepelekan
Selain aksi kekerasan di atas, aliansi turut menyoroti dugaan aksi teror berupa paket berisi potongan kepala babi terhadap jurnalis Majalah Tempo satu hari sebelum disahkannya revisi UU TNI.
Tak cuma paket potongan kepala babi, jurnalis Tempo juga mendapatkan paket berisi enam bangkai tikus dengan kepala terpotong setelah disahkannya revisi UU TNI.
"Pengiriman tersebut diduga kuat untuk menebar teror atas kerja-kerja jurnalistik yang independen dari kekuasaan dan sedang membuat liputan intensif udang di balik batu Revisi UU TNI," kata Bung Koes.
Sementara, respons Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi atas peristiwa ini yang dianggap aliansi cenderung abai dan menyepelekan.
"Dari serangkaian kekerasan dan teror yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat, kami menyerukan negara sedang gawat, bangun solidaritas rakyat!" seru Bung Koes.
