Kala Narasi Optimisme Pemerintah Makin Jauh dari Realitas
- Pakar UGM menyoroti jarak antara narasi optimisme ekonomi pemerintah dan realitas masyarakat yang masih menghadapi PHK, daya beli melemah, serta ketimpangan kesejahteraan.
- Program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu dievaluasi karena belum berbasis riset mendalam dan berpotensi membebani fiskal negara.
- Dosen UGM menegaskan kritik akademisi bukan bentuk pesimisme, melainkan dorongan agar pemerintah lebih empatik, terbuka terhadap dialog, dan berpihak pada kepentingan publik luas.
Yogyakarta, IDN Times - Kesenjangan antara narasi optimisme pemerintah dengan realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari ini akhirnya disorot oleh sejumlah pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) lewat Diskusi Pojok Bulaksumur pada Selasa (19/5/2026).
Dosen Departemen Manajemen Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Media Wahyudi Askar, menilai pemerintah saat ini lebih fokus menjaga stabilitas narasi ekonomi dibanding melihat kondisi masyarakat secara langsung. Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis dan memiliki akses informasi yang lebih luas dibanding sebelumnya.
Ia mengatakan tekanan ekonomi dapat dirasakan masyarakat melalui sulitnya mencari pekerjaan, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga melemahnya daya beli. Kondisi itu membuat publik mulai mempertanyakan kesesuaian antara data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dengan realitas yang mereka alami sehari-hari.
“Problem terbesar hari ini adalah terlalu jauh antara angka yang dinarasikan oleh pemerintah dengan realita di lapangan. Apa yang dipaparkan pemerintah tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
1. MBG dan KDMP harus dievaluasi
Menurut Media, pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak dinikmati kelompok elite yang memiliki akses terhadap modal, aset, dan proyek strategis negara. Sementara itu, masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan justru menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar.
Ia mengatakan kondisi tersebut membuat publik semakin sulit mempercayai narasi optimisme ekonomi dari pemerintah. “Ekonomi itu memang tumbuh, tapi ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelas atas, oleh orang superkaya,” ujarnya.
Selain itu, Media juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berbasis riset dan kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya perlu dievaluasi karena berpotensi membebani fiskal negara. Menurutnya, kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan kajian akademik, data lapangan, dan mitigasi risiko yang matang, bukan semata kepentingan politik jangka pendek.
“Solusinya sebetulnya cuma dua. Satu, hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih, moratorium dan redesign ulang program itu. Kedua, untuk satu sampai tiga bulan ke depan, jauhkan presiden dari microphone,” tegasnya.
2. Pemerintah kurang empati
Sementara, Dosen Ilmu Komunikasi UGM, Gilang Desti Parahita, menilai persoalan utama komunikasi pemerintah saat ini terletak pada kurangnya empati terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, komunikasi publik pemerintah lebih banyak berisi jargon optimisme tanpa diikuti pengakuan terhadap keresahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Gilang mengatakan masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu memahami kondisi sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi rakyat. Dalam situasi krisis, publik dinilai tidak cukup hanya diberi narasi bahwa kondisi negara masih baik-baik saja.
“Yang tidak ada dalam banyak pidato Bapak Presiden adalah penyebutan apa yang dirasakan rakyat. Misalnya keadaan negara memang sedang tidak terlalu baik, harga kebutuhan pokok naik, itu harus direkognisi terlebih dahulu. Itu menunjukkan empati terhadap apa yang terjadi pada rakyat,” katanya.
Gilang mengatakan narasi optimisme yang terus disampaikan tanpa disertai empati justru dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, banyak pernyataan pejabat publik terdengar normatif dan tidak menyentuh pengalaman hidup masyarakat sehari-hari.
Berdasarkan riset yang dilakukannya di sejumlah wilayah, tekanan ekonomi juga dirasakan masyarakat desa dan kelompok termarginalkan. Ia menyebut masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, penurunan daya beli, hingga berkurangnya program sosial di tingkat desa akibat keterbatasan anggaran.
“Yang pertama akan terasa seperti delusional, yang kedua akan seperti instruksional, karena dua-duanya tidak ditemani empati dan pengakuan terhadap apa yang dirasakan publik. Jadi masyarakat merasa apa yang mereka alami seperti tidak benar-benar didengar,” ujarnya.
3. Kritik bukan pesimisme
Gilang menambahkan, kritik dari akademisi dan masyarakat sipil seharusnya dipandang sebagai bagian penting dalam demokrasi. Menurutnya, kampus memiliki peran menjaga nalar kritis sekaligus menghadirkan perspektif alternatif terhadap berbagai kebijakan negara.
Ia mengatakan kritik yang disampaikan akademisi bukan bentuk pesimisme terhadap bangsa, melainkan upaya agar kebijakan publik tetap berpihak kepada masyarakat luas. Karena itu, pemerintah dinilai perlu membuka ruang dialog yang lebih sehat agar narasi publik tidak hanya didominasi negara maupun kelompok elite.
“Kita tidak bisa membiarkan narasi itu hanya dipegang oleh satu pihak, yaitu negara. Kalau suara kritis dianggap ancaman, demokrasi justru kehilangan ruang dialognya,” pungkasnya.
