Marak Pemudik Ditolak Warga, Rumah Karantina Desa Jadi Sarana Vital

Penanggung jawab rumah karantina milik Desa Sumbermulyo, Supriyono mengatakan rumah karantina Desa Sumbermulyo ini memanfaatkan bangunan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan Bumdes. Karena pandemi COVID-19, gedung pun dimanfaatkan untuk rumah karantina bagi para pendatang atau pemudik yang ditolak warga.

"Konsep itu sudah berjalan dan sudah menampung satu keluarga dengan 5 jiwa dan 2 warga Dusun Samen yang ditolak warga karena pulang kampung dari zona merah COVID-19," katanya, Minggu (12/4).

Penolakan warga terhadap para pendatang terkadang diwarnai dengan merenggangnya hubungan sosial antarwarga. Sebab, yang ditolak lebih banyak warga asli dusun tersebut yang baru pulang dari merantau untuk mencari nafkah.

"Dalam kasus penolakan warga di Dusun Samen yakni 2 warganya yang kena PHK di Jakarta dan ingin pulang ke kampung halamannya karena tidak punya biaya hidup lagi malah ditolak. Ini menjadi benih-benih disharmoni dalam hidup bermasyarakat dan pemerintah desa turun tangan dengan menyiapkan rumah karantina," ucapnya.

‎Langkah cepat dari Desa Sumbermulyo ini mendapatkan respons dari warga Bantul yang ada di perantauan. bahkan, rumah karantina tersebut menjadi salah satu tempat yang dituju ketika pulang kampung halaman ditolak oleh warga.

"Kita beberapa waktu lalu kedatangan 2 pemudik dari Jakarta warga Kecamatan Sedayu yang mengalami nasib yang sama, yakni ditolak warga. (Mereka) ingin menjalani karantina di rumah karantina Desa Sumbermulyo karena di kampung kelahirannya pemerintah desa setempat tak membuat rumah karantina bagi pemudik," terang Supriyono yang juga menjabat Kepala Dusun Kaligondang ini.

Namun demikian, Supri mengaku pihaknya terpaksa menolak 2 warga dari Kecamatan Sedayu ini untuk menumpang di rumah karantina Desa Sumbermulyo karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan yang diambilkan dari anggaran Desa Sumbermulyo yang hanya digunakan untuk warga Desa Sumbermulyo.

"Dengan berat hati setelah kita bermusyawarah akhirnya kita menolak dua warga dari Kecamatan Sedayu tersebut," ucapnya.

Lurah Desa Sumbermulyo Ani Widayati mengatakan kejadian pemudik yang ditolak warganya sendiri terjadi karena kurangnya informasi terkait protokol kesehatan yang diterapkan kepada pemudik atau pendatang. Hal ini menjadi pekerjaan rumah dari Pemkab Bantul dan jajarannya untuk turun ke masyarakat. Harapannya, tidak ada lagi penolakan para pemudik dan pendatang meski berasal dari zona merah COVID-19.

"Para pemudik yang saat ini pulang kampung itu bukan pemudik Lebaran namun para perantau yang kesulitan ekonomi karena PHK atau tak bisa lagi mencari nafkah di daerah perantauan karena pandemi COVID-19," ujarnya.

Karena Pemkab Bantul dinilai kurang cepat dalam mengantisipasi pemudik ini, kata Ani yang juga Ketua DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul, maka pemerintah desa harus sigap dengan melakukan realokasi anggaran yang ada di desa untuk penanggulangan COVID-19.

"Pemerintah desa bisa mengalihkan anggaran yang tak mendesak untuk kebutuhan penanggulangan COVID-19 seperti menyiapkan rumah karantina dan kebutuhan yang dibutuhkan selama menampung pemudik yang tinggal di rumah karantina desa," ungkapnya.

Pengalihan anggaran desa sudah ada petunjuk teknis dan ada pihak pendamping jika mengalami kesulitan dan merelokasi anggaran untuk penanggulangan COVID-19.

"Tinggal keinginan dari aparatur desa setempat saja jika ingin melakukan realokasi anggaran bahkan melakukan perubahan APBDes jika dibutuhkan anggaran lebih besar," tegasnya.

Sementara, Bupati Bantul Suharsono mengatakan sejumlah mata anggaran yang tidak mendesak dilaksanakan sudah dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul.

"Sudah kita lakukan itu (pengalihan anggaran yang tidak mendesak dialihkan ke penanganan COVID-19)," katanya.

Suharsono mengaku telah memerintahkan Sekda untuk melakukan pendataan warga miskin Bantul yang nantinya layak mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten agar warga miskin ini tidak semakin terpuruk akibat dampak COVID-19.

"Sudah saya perintahkan untuk melakukan pendataan warga miskin yang pantas dan layak mendapatkan bantuan dari Pemkab Bantul dan bantuan itu tidak tumpang tindih dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat," terangnya.

"Saya tidak hafal besaran dananya karena itu sangat teknis namun dalam waktu dekat akan ada bantuan dari Pemkab Bantul kepada warga miskin yang terdampak COVID-19," tambahnya lagi.‎