Kritik Tajam dari Jalanan Yogyakarta
- Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di Yogyakarta.
- Massa menyoroti pemotongan anggaran, program Makan Bergizi Gratis, dan pemberian konsesi tambang.
- Protes juga menyoroti isu militerisme, pelanggaran HAM, normalisasi korupsi, dan ketidakadilan hukum.
Yogyakarta, IDN Times – Kamis (20/2/2025) pagi, spanduk berisi seruan "memindahkan kelas" ke jalanan menyambut mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM). Bak gayung bersambut, pelan-pelan mahasiswa mulai berkumpul di halaman kampus menunggu komando sambil berjanji untuk berkumpul lagi di kawasan Malioboro.
Ribuan massa dari Aliansi Jogja Memanggil turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa bertajuk #BersamaRakyat hari ini. Massa yang mengenakan pakaian serbahitam bergerak dari Tempat Parkir Abu Bakar Ali menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta, melewati Jalan Malioboro.
Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes bertajuk Indonesia Gelap, yang berlangsung secara maraton di berbagai kota, termasuk Banda Aceh, Jakarta, dan Makassar. Isu utama yang diangkat adalah kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari pemangkasan anggaran, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga dugaan kembalinya militerisme dalam tata kelola negara.
1. Kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah
Dalam orasi mereka, massa menyoroti kebijakan pemotongan anggaran yang dianggap memperburuk kondisi masyarakat. Efisiensi anggaran yang menyasar sektor pendidikan dan infrastruktur dinilai merugikan rakyat kecil, terutama dalam hal pelayanan publik dan pembangunan fasilitas dasar seperti jalan dan jembatan di daerah terpencil.
Selain itu, program MBG juga menjadi perhatian. Massa menuntut agar anggaran program ini dipisahkan dari dana pendidikan, karena dikhawatirkan akan mengurangi kualitas layanan pendidikan di Indonesia.
"Kita tidak menolak makan gratis, tapi jangan sampai anak-anak kita kehilangan pendidikan yang layak karena kebijakan yang sembrono," seru salah satu orator dari atas mobil komando.
Tak hanya itu, mereka juga mengkritik kebijakan pemberian konsesi tambang kepada organisasi masyarakat dan perguruan tinggi. Hal ini dianggap sebagai upaya membungkam akademisi dan masyarakat sipil yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik.
2. Simbol perlawanan di Malioboro
Sepanjang aksi, massa membentangkan berbagai spanduk dan poster bernada sindiran. Salah satu spanduk besar bertuliskan "Rakyat Marah" terbentang di depan Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta. Selain itu, terdapat gambar tabung gas LPG 3 kilogram bertuliskan "Ndasmu", merujuk pada kenaikan harga yang dinilai semakin membebani rakyat kecil.
Di depan Kantor DPRD DIY, massa sempat melakukan aksi teatrikal dengan memeragakan adegan ‘memakan’ lampu neon sebagai bentuk sindiran terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap menyedot habis kesejahteraan rakyat.
Mereka juga meneriakkan kritik terhadap pemerintahan baru. Salah satu poster bertuliskan "Bubarkan Kabinet Merah Putih, Indonesia Ben Diurus Cah-cah", yang mencerminkan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan saat ini.
3. Militerisme dan HAM juga jadi sorotan
Selain masalah ekonomi dan kebijakan sosial, demonstrasi ini juga menyoroti isu militerisme yang semakin menguat dalam pemerintahan. Massa menilai pendekatan represif dalam penegakan hukum dan kebijakan publik mengindikasikan kembalinya dwi fungsi ABRI.
Pelanggaran HAM, normalisasi korupsi, serta ketidakadilan hukum juga menjadi fokus kritik. Menurut massa, pemerintah saat ini lebih sibuk melindungi kepentingan politiknya daripada menegakkan keadilan bagi rakyat.
Menjelang sore hari, massa bertahan di Titik Nol Kilometer, melanjutkan orasi secara bergantian. Rangkaian demonstrasi di Yogyakarta kemudian ditutup dengan Aksi Kamisan di sekitaran Tugu Yogyakarta sebagai bentuk solidaritas terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia.
